KompasPemburuKeadilan.com – Berau, 25 Juli 2026 Berau kaltim – Proyek pembangunan yang dibiayai anggaran daerah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali mengundang tanda tanya besar dari kalangan masyarakat. Dugaan kuat bermunculan bahwa proses pelelangan yang digelar hanyalah sekadar formalitas belaka, diwarnai permainan peran unsur instansi, pejabat tinggi kedinasan, serta adanya campur tangan berupa titipan kebutuhan pokok pikiran dari anggota DPRD.
Dari pantauan dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat, proses lelang yang seharusnya berjalan jujur dan terbuka justru terasa diatur sedemikian rupa. Calon pelaksana pekerjaan yang terpilih dinilai bukanlah yang paling kompeten atau menawarkan nilai paling sepadan, melainkan mereka yang memiliki jalur akses khusus ke pihak pengambil keputusan.
“Dilihat dari prosesnya, seolah-olah aturan lelang hanya sekadar hiasan. Yang diutamakan bukan kualitas dan kepatuhan pada aturan, melainkan siapa yang punya hubungan dengan pejabat atau bisa mengakomodasi titipan tertentu,” ungkap salah satu warga terlibat di proses pelaksanaan dan lelang yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat pun menyoroti alasan yang kerap dijadikan alasan penetapan pemenang, yaitu adanya kebutuhan pokok pikiran anggota dewan yang harus dipenuhi lewat proyek tersebut. Padahal, setiap anggaran yang dikeluarkan adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara utuh.
Atas dugaan tersebut, warga dan berbagai elemen masyarakat di Berau berharap pihak berwenang segera melakukan peninjauan kembali. Masyarakat menuntut agar seluruh tahapan lelang hingga pelaksanaan proyek berjalan secara terbuka, transparan, dan sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harapan besar masyarakat sederhana: setiap rupiah anggaran negara yang dikeluarkan benar-benar terwujud dalam hasil pembangunan yang baik, berkualitas, dan bermanfaat luas bagi warga Berau, bukan menjadi ladang keuntungan segelintir pihak saja.
#Biro# kpk.berau kaltim