Kategori: DAERAH

KompasPemburuKeadilan.Com, POHUWATO – Para pelaku usaha tambang rakyat di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, menunjukkan kepedulian sosial dengan membagikan bantuan kepada masyarakat, di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Jum’at (13/12/2024). Adapun bantuan tersebut berupa 30 paket sembako kepada kaum dhuafa serta 150 karung pupuk kepada petani di Desa Taluduyunu. Tidak hanya itu, mereka juga berkomitmen untuk melakukan pengerukan sedimentasi sepanjang irigasi persawahan yang selama ini menjadi salah satu masalah utama bagi petani di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Pelaku Usaha Tambang Rakyat Berbagi,” yang direncanakan berlangsung secara rutin dan akan didistribusikan empat kali dalam sebulan, dengan target penerima berbeda di setiap desa di Kecamatan Buntulia. Diketahui, kegiatan sosial ini sebelumnya juga telah dilaksanakan di Desa Hulawa pada minggu pertama. Para pelaku tambang inipun berharap bantuan tersebut dapat memperkuat hubungan baik antara para penambang dengan masyarakat yang terdampak. Pada minggu kedua program ini, paket sembako yang dibagikan berisi beras, minyak goreng, gula, teh, mie instan, kopi, susu, serta uang tunai sebesar Rp.50.000 per paket. “Ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari para pelaku usaha tambang kepada masyarakat sekitar, terutama mereka yang terdampak oleh aktivitas tambang,” ujar Ketua Karang Taruna Desa Taluduyunu, Yusuf Tantu, yang mewakili Pembina Kegiatan, Yosar R. Monoarfa. Menurut Yusuf, kegiatan ini sangat membantu masyarakat Desa Taluduyunu, terutama para petani dan kaum dhuafa yang terdampak aktivitas tambang. “Kami berharap program ini terus berlanjut. Jangan hanya hari ini, tapi bisa rutin membantu masyarakat, terutama petani yang terdampak sedimentasi dari aktivitas tambang,” ujar Yusuf. Sementara itu, Penyuluh Pertanian Buntulia, Ahmad Hadits Bay, juga menyampaikan hal serupa. Ia pun mengapresiasi upaya dari para pelaku tambang yang mulai memperhatikan dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan sekitar. “Sedimentasi di irigasi persawahan akibat aktivitas tambang memang menjadi masalah besar. Dengan adanya bantuan ini, sedikit banyak luka petani sudah terobati. Kami berharap, ke depan bantuan tidak hanya berupa pupuk, tapi juga alat dan mesin pertanian (alsintan),” harap Ahmad. “Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini, kami merasa lebih diperhatikan. Semoga ke depan kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi semakin luas jangkauannya,” tambah Yusuf.

Lanjutkan membaca →

KompasPemburuKeadilan.Com, POHUWATO – Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato kembali menjadi sorotan. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Kabupaten Pohuwato, Ismail Hippy, menilai dinas tersebut gagal merealisasikan program presiden maupun visi misi Bupati Pohuwato. “Dinas Pertanian Pohuwato ini tidak becus dalam menjalankan tugasnya, salah sasaran dalam penyaluran bantuan. Kami meminta Bupati Pohuwato segera mencopot Kepala Dinas Pertanian,” ujar Ismail, kepada Wartawan, Jumat (06/12/2024). Dia mengatakan, ada banyak permasalahan di lapangan, seperti penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tidak tepat sasaran. Pohuwato diketahui menerima alokasi bantuan 70 unit pompa, 20 unit traktor roda dua, dan 10 unit traktor roda empat yang diberikan secara bertahap. Namun bantuan tersebut, kata Haji Cuu sapaan akrab Ismail Hippy, justru diklaim hanya diberikan kepada pihak yang dekat dengan kepala dinas. “Seharusnya bantuan ini diterima sama orang-orang yang berhak, tapi kenyataan dilapangan berbeda. Orang-orang yang dekat dengan kepala dinas yang justru dapa itu bantuan,” lanjut Ismail. Menurut Haji Cuu, keluhan ini juga datang dari para petani terkait kebijakan pupuk bersubsidi. Banyak petani merasa kesulitan memenuhi berbagai persyaratan, seperti kartu tani dan sistem e-RDKK. “Itu petani-petani harus buat laporan dulu, bawa KTP, bikin CPCL-nya. Akhirnya banyak yang tidak dapat pupuk,” ujar Haji Cuu. Selain itu, program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative (READSI) yang dibiayai hibah Bank Dunia juga dianggap gagal. Dia mengaku, masih banyak petani yang mengeluhkan kurangnya manfaat program READSI ini, termasuk soal pembagian dana bagi hasil. Untuk itu, aktivis LPKP ini mendesak Dinas Pertanian Pohuwato untuk lebih maksimal dalam bekerja dan berinovasi. Jika tidak ada perubahan. “Jika tidak ada perubahan, maka tunggu-tunggu jo. Bila perlu kami akan meminta Bupati segera bertindak tegas dan mengganti Kepala Dinas Pertanian,” tegasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pertanian terkait tuntutan ini.

Lanjutkan membaca →