Pasangan SYAH Pastikan Kebijakan ASN Sesuai Aturan, Tegaskan Komitmen Pelayanan dan Hak Pegawai

Pasangan SYAH Pastikan Kebijakan ASN Sesuai Aturan, Tegaskan Komitmen Pelayanan dan Hak Pegawai

KompasPemburuKeadilan.com, GORONTALO – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, Syam T Ase dan Sohidin, yang dikenal dengan sebutan Pasangan SYAH dengan nomor urut 1, menegaskan komitmen mereka untuk menjaga Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap bekerja sesuai aturan jika terpilih memimpin daerah ini. Syam T Ase menyampaikan bahwa isu yang beredar tentang rencana penggabungan beberapa dinas atau OPD di bawah kepemimpinan mereka adalah tidak benar. “Tidak ada niat untuk melakukan merger atau penggabungan OPD. Kebijakan tersebut sudah diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kami menghormati itu sebagai bagian dari sumpah dan janji seorang kepala daerah,” tegas Syam, Sabtu (1/11/2024). Selain itu, pasangan SYAH juga merencanakan kebijakan yang lebih bersahabat bagi ASN untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satunya adalah program kerja ASN hingga hari Jumat saja. “Hari Sabtu dan Minggu akan kami alokasikan untuk istirahat keluarga. Di hari libur, ASN tidak boleh dibebani kegiatan dinas,” jelas Syam. Pasangan SYAH pun berkomitmen memastikan kesejahteraan ASN terjaga. “Semua hak-hak ASN seperti gaji, TPP, dan hak keuangan lainnya akan kami pastikan disalurkan tepat waktu. Begitu pula dengan honor aparat desa, akan diprioritaskan agar tidak mengalami keterlambatan,” ujar Syam T Ase. Syam menambahkan bahwa ASN yang memiliki hak pilih diharapkan tetap profesional dan netral dalam bekerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “ASN diimbau tetap fokus pada tugasnya. Cukup pahami program kerja yang ada tanpa harus berpihak pada pasangan calon mana pun. Bekerjalah secara profesional dan jagalah netralitas,” pungkasnya. Komitmen ini diambil oleh pasangan SYAH untuk memastikan bahwa ASN dan aparat desa sebagai garda terdepan dalam pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, mendukung suksesnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Lanjutkan membaca →

Datangi Bawaslu Pohuwato Jhojo Rumampuk Laporkan Dugaan Pelanggaran Mutasi ASN

Datangi Bawaslu Pohuwato Jhojo Rumampuk Laporkan Dugaan Pelanggaran Mutasi ASN

KompasPemburuKeadilan.Com, POHUWATO Mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Pohuwato, Jhojo Rumampuk selaku tokoh pemuda melaporkan adanya dugaan pelanggaran mutasi oleh pemerintah daerah kepada salah satu ASN. Laporan ini didasarkan pada keputusan mutasi yang melibatkan seorang pejabat dengan jabatan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-ST) Kabupaten Pohuwato, yang dipindahkan ke Kantor Camat Wonggarasi. Menurut Jhojo Rumampuk, tindakan mutasi ini diduga melanggar aturan pemilu, terutama mengingat Bupati Pohuwato saat ini merupakan calon petahana (incumbent) pada Pilkada Pohuwato yang akan digelar pada November 2024 mendatang. “Kami menduga kuat bahwa mutasi ini tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan administrasi, melainkan bagian dari strategi politik Bupati untuk memperkuat posisinya menjelang Pilkada,” ujar Jhojo. Mutasi ASN yang terjadi dalam kurun waktu dekat dengan pelaksanaan Pilkada sering kali dianggap sebagai upaya memobilisasi aparatur pemerintahan untuk kepentingan politik petahana. Jhojo menambahkan bahwa keputusan mutasi terhadap pejabat di Dinas Kominfo-ST tersebut tidak sesuai dengan prinsip netralitas ASN yang seharusnya dijaga, terutama di masa menjelang pemilu. “Kami menilai ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam mutasi ini. Mutasi yang dilakukan terhadap pejabat kunci di bidang pengelolaan barang milik daerah patut dicurigai karena terjadi saat momentum politik penting,” tegasnya. Bawaslu Pohuwato diharapkan dapat segera menyelidiki laporan ini guna memastikan bahwa proses Pilkada berjalan adil dan transparan. Dalam situasi di mana calon incumbent kembali maju sebagai peserta Pilkada, pengawasan ketat terhadap penggunaan wewenang sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dalam kontestasi politik. Jhojo juga menekankan pentingnya menjaga integritas pemilu di Kabupaten Pohuwato, khususnya dalam hal menjaga netralitas ASN. “Kami tidak ingin ada kesan bahwa aparatur pemerintahan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik. Ini bukan hanya soal Pilkada, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang seharusnya netral,” tambahnya. Pilkada Pohuwato yang akan berlangsung pada November 2024 diprediksi akan menjadi ajang kontestasi yang ketat, terutama dengan kembalinya calon petahana ke dalam pertarungan politik. Masyarakat berharap agar pemilu ini berjalan jujur dan adil, tanpa adanya intervensi birokrasi yang merusak proses demokrasi.

Lanjutkan membaca →

Pasangan Ilomata Singgung Menurunnya Kemiskinan di Pohuwato Tanda Suatu Kegagalan

Pasangan Ilomata Singgung Menurunnya Kemiskinan di Pohuwato Tanda Suatu Kegagalan

KompasPemburuKeadilan.Com, POHUWATO – Usai melakukan tahapan pengambilan nomor urut di KPU Pohuwato, dengan mendapatkan urutan pertama pasangan (Ilomata) Yusri M Helingo dan Fatmawaty Syarief semangat menyampaikan visi-misinya maju pada helatan pilkada Pohuwato 2024. Terlihat semangat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari paket ilomata tersebut dengan lantang menyebutkan, bahwa Pohuwato pada umumnya merupakan miniatur Indonesia, yang bukan dimiliki oleh segelintir orang, kelompok, marga ataupun satu etnis. “Pohuwato ini miniatur Indonesia, bukan satu kelompok atau hanya satu marga maupun satu etnis,”kata Yusri saat konferensi Pers, yang berlangsung di pelataran KPU Pohuwato, pada Senin (23/9/2024). Pasangan Yusri M Helingo dan Fatmawaty Syarief menjelaskan, visi-misi yang akan dilakukan tidak lepas dari visi dan misi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan pasangan ilomata, mengajak kepada semua masyarakat bahwa pilkada di Pohuwato sebagai ladang ibadah dan tidak melupakan bahwa ada tuhan yang maha esa. “Kami bersepakat, bahwa pilkada merupakan kebangkitan rakyat Pohuwato menuju Indonesia emas di tahun yang akan datang,”beber Cabup. Tak hanya itu Pasangan Ilomata ini juga mengatakan, bahwa menurunnya angka kemiskinan yang sedikit di Pohuwato tersebut bukanlah kebanggan melainkan bagian dari suatu kegagalan. “Yang membuat kemiskinan tetap bertahan, sebagai bukti anggaran ratusan milyar dan triliun, masa angka kemiskinan hanya turun nol koma sekian. Hal itu bukan kebanggaan tetapi kegagalan, itu hanya satu contoh belum kegagalan-kegagalan lainya,”terang Yusri dengan tegas.

Lanjutkan membaca →

Dikala Kabupaten Pohuwato Menjadi Daerah Semi Monarki, Apa Yang Terjadi ?

Dikala Kabupaten Pohuwato Menjadi Daerah Semi Monarki, Apa Yang Terjadi ?

  Oleh : Jhojo Rumampuk KompasPemburuKeadilan.Com, (OPINI) – Istilah “Semi Monarki” mungkin terdengar aneh ketika dikaitkan dengan sebuah wilayah di Indonesia yang menganut sistem demokrasi seperti Kabupaten Pohuwato. Namun, tidak sedikit yang merasa bahwa label ini semakin relevan untuk menggambarkan situasi politik di Pohuwato saat ini. Istilah ini merujuk pada gejala politik di mana kekuasaan seolah berputar di kalangan keluarga atau dinasti tertentu, menimbulkan kesan bahwa pemerintahan dijalankan oleh sekelompok kecil elite yang sama, tahun demi tahun. Fenomena politik dinasti bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Di berbagai daerah, kita melihat fenomena ini, di mana anggota keluarga atau kerabat dekat dari pemimpin yang sedang berkuasa mengambil alih kekuasaan, baik melalui pemilihan langsung maupun penunjukan dalam posisi strategis. Di Kabupaten Pohuwato, fenomena ini tampak jelas dengan adanya beberapa tokoh politik yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dalam lingkup pemerintahan. Kesan bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan keluarga tertentu dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem politik di Pohuwato menyerupai struktur semi monarki, di mana kekuasaan dijalankan oleh sekelompok orang yang sama, tanpa memperhatikan prinsip meritokrasi dan kesetaraan. Situasi seperti ini berpotensi merusak kualitas demokrasi di Kabupaten Pohuwato. Demokrasi seharusnya memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, dengan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memimpin berdasarkan kemampuan, integritas, dan visi mereka untuk daerah tersebut. Ketika kekuasaan dikendalikan oleh segelintir elite, maka prinsip dasar demokrasi bisa terkikis. Politik dinasti juga sering dikaitkan dengan praktik nepotisme, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak objektif dan kurang akuntabel. Kecenderungan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperlemah penegakan hukum serta pelayanan publik. Tantangan bagi Pemimpin dan Masyarakat Fenomena semi monarki di Kabupaten Pohuwato menimbulkan pertanyaan penting bagi para pemimpin dan masyarakat. Apakah ini adalah bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh warga Pohuwato? Apakah model politik dinasti ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, atau justru menghambat kemajuan dan kesejahteraan? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut refleksi mendalam dari semua pihak. Para pemimpin yang berada dalam posisi kekuasaan perlu menunjukkan komitmen mereka untuk membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dan mempromosikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menuntut pemerintahan yang adil serta tidak hanya mengikuti alur kekuasaan yang diwariskan. Masa Depan Demokrasi di Pohuwato Kabupaten Pohuwato memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi daerah yang makmur dan demokratis. Untuk mencapai ini, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memutus mata rantai politik dinasti yang dapat menghambat kemajuan demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil, di mana setiap calon bersaing berdasarkan program kerja dan visi yang jelas untuk masa depan Pohuwato, adalah langkah awal yang penting. Pendidikan politik yang baik juga harus ditingkatkan, agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi, serta pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Membangun Pohuwato yang Demokratis dan Inklusif Label semi monarki yang disematkan pada Kabupaten Pohuwato seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak yang peduli pada kemajuan daerah ini. Hanya dengan memperkuat demokrasi, menjamin keterbukaan dalam pemerintahan, dan menghindari konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang, Pohuwato dapat mewujudkan potensi penuh sebagai daerah yang maju, adil, dan sejahtera. Masa depan Pohuwato yang lebih baik adalah tanggung jawab bersama, dan ini hanya bisa tercapai jika semua elemen masyarakat bekerja sama untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Lanjutkan membaca →

Akademisi Politik Kampus UNIPO Jadi Pemateri Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Kelembagaan

Akademisi Politik Kampus UNIPO Jadi Pemateri Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Kelembagaan

KompasPemburuKeadilan.Com, POHUWATO – Pada penguatan pengawasan partisipatif menjelang pemilu serentak, Bawaslu Kabupaten Pohuwato hadirkan akademisi kampus Universitas Pohuwato. Hal itu dilakukan guna menjaga integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu mendatang, yang bertempat di Aula B’ Maleo (Burung Indonesia), Minggu (04/02/2024). Dalam materinya Akademisi Kampus Unipo Edy Sijaya menyampaikan, bahwa penguatan kelembagaan perlu dilakukan dalam Mewujudkan pemilu yang demokratis. Tak hanya itu, Bawaslu Pohuwato harus memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya pemilu secara menyeluruh. Juga Menegakan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu. Sehingga dalam Bentuk pengawasan partisipatif komunitas Abang bentor yang berada di kabupaten Pohuwato, Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Juga tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Lanjutkan membaca →

Diperiksa Gakkumdu Ketua DPRD Pohuwato Terkesan Bela Idris Kadji, Nasir: Apakah Setiap Reses kami di awasi?

Diperiksa Gakkumdu Ketua DPRD Pohuwato Terkesan Bela Idris Kadji, Nasir: Apakah Setiap Reses kami di awasi?

KompasPemburuKeadilan, POHUWATO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi di periksa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Atas adanya dugaan pelanggaran pemilu di masa reses yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Idris Kadji. “Pertanyaannya Kenapa reses di awasi oleh Bawaslu? Kan yang harus di awasi oleh teman-teman Bawaslu itu adalah tahapan kampanye, sekali lagi beliau melaksanakan reses karena beliau sebagai wakil ketua DPRD, dan beliau tidak menyampaikan ini adalah kampanye atau sebagainya, dan yang beliau lakukan di sekretariat itu ialah reses dan reses di sekretariat partai itu bisa dilakukan,”tegas Nasir usai dilakukan pemeriksaan, Selasa (02/01/2023). Saat di wawancarai oleh awak media, ketua DPRD Nasir Giasi mengatakan bahwa Kegiatan Reses merupakan kegiatan yang di atur oleh undang-undang 23 tentang pemerintahan Daerah dan peraturan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2019, dimana pelaksanaan reses dilaksanakan 3 kali setahun setiap masa sidang, dan itu dilaksanakan dimana pun tidak ada masalah. “Dilaksanakan di Sekretariat partai pun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah reses karena reses tersebut hakikatnya bertemu dengan konstituen, termasuk melaksanakan pertemuan di sekretariat,”ungkap Nasir kepada awak media. Menurut Nasir Lembaga DPRD bertugas sebagaimana amanat negara sampai dengan bulan Agustus tahun 2024, dan Masi melekat sebagai anggota DPRD Pohuwato. “Pertama hal yang saya sampaikan, bahwa pelaksanaan tahapan pemilu insyaallah tidak akan mengganggu pelayanan DPRD terhadap masyarakat konstituen yang diwakilinya,”ujar Nasir. Sementara itu, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Munawar menyampaikan, bahwa tahapan dari proses pemanggilan dari dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, itu masuk pada tahapan klarifikasi sehingga mengundang ketua DPRD. “Yang di agendakan itu ada dua, pemeriksaan sekwan dan ketua DPRD dan tadi pagi ibu sekwan sudah dimintai klarifikasi, ketua DPRD juga sudah, dan setelah ini juga kami akan mengundang panwascam sebagai pelapor,”tuturnya. Munawar menerangkan, bahwa selama dua hari Bawaslu dan Gakkumdu fokus pada tahapan klarifikasi kepada pihak yang terlapor. “Jadi besok sore yang bersangkutan bapak Idris Kadji akan kami undang, termasuk ibu lince juga kita undang dan juga dinas Pangan akan kita undang, karena semakin banyak keterangan yang kita dapatkan akan memperjelas status apakah masuk dalam pidana atau tidak,”pungkasnya.

Lanjutkan membaca →

Bupati Inhil Kunjungi Bayi yang Selamat Dari Insiden SB Evelyn Calisca 01

Bupati Inhil Kunjungi Bayi yang Selamat Dari Insiden SB Evelyn Calisca 01

  Kompaspemburukeadilan.com. Indragiri Hilir – H Muhammad Wardan kunjungi seorang bayi yang selamat dari kecelakaan maut Speed Boat (SB) Evelyn Calisca 01. Bayi tersebut merupakan pasangan suami-istri dari almarhum Ahmad Bahri dan Rahmadini Nurhidayati yang meninggal saat terjadinya insiden laka laut. Kunjungan orang nomor satu di Indragiri Hilir Provinsi Riau itu sebagai bentuk belasungkawa dan wujud perhatian pemerintah terhadap orang tua bayi tersebut yang merupakan pengurus DPD Partai Golkar. Kedatangan Wardan menjenguk anak almarhum itu didampingi istri ketua Tim Penggerak PKK Inhil, Hj Zulaikhah, serta didampingi kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau M Iqbal Hasanuddin, Kepala BKAD dan kepala Dinas Perhubungan Inhil, Sabtu (29/4/2023). “Selaku pimpinan daerah, tentunya turut berduka atas meninggalnya almarhum bersama istri dan korban lainnya,” kata Wardan, Bupati Inhil sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Karya (Golkar) Inhil. Wardan pada kesempatan tersebut juga menyerahkan uang santunan yang berasal dari iuran anggota partai Golkar Inhil untuk almarhum Ahmad Bahri yang juga merupakan salah satu kader terbaik di lingkungan Partai Golkar Inhil. Bupati mendoakan semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik disisinya, di surga. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan dan ketabahan menerima musibah ujian dari yang maha kuasa. “Semoga keluarga korban sabar menghadapi ujian ini,” ucapnya. Diberitakan sebelum, speedboat Evelyn Calisca 01 dari Tembilahan tujuan Tanjung Pinang alami laka laut diperairan Air Tawar Kecamatan Kateman yang terjadi pada Kamis 27 April 2023, sekira pukul 13.00 WIB siang. Dari peristiwa itu, pasangan suami istri Ahmad Bahri dan Rahmadini Nurhidayati merupakan 2 orang dari daftar 12 orang korban meninggal dunia pada kecelakaan penumpang Speedboat Evelyn Calisca 01 itu.(Mhd)

Lanjutkan membaca →

Demokrat: Jika Moeldoko Tak Ada Motif Gagalkan Anies, Untuk Apa Lagi?

Demokrat: Jika Moeldoko Tak Ada Motif Gagalkan Anies, Untuk Apa Lagi?

  Teropongglobal.news – JAKARTA.Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi bantahan Kepala KSP Moeldoko jika peninjauan kembali (PK) ke Demokrat terkait pencapresan Anies Baswedan. Herman tak percaya dengan bantahan Moeldoko. “Ya bagaimana mungkin tidak, dia sudah punya motif untuk merebut Partai Demokrat dan dia juga berada pada lingkaran pemerintah dan tentu motif-motif untuk bisa mengambil ataupun menggagalkan posisi pencalonan Anies sebagai presiden, ya pasti terindikasi,” kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023). Herman mengatakan Moeldoko sulit untuk menyangkal alasan PK ke Partai Demokrat. Ia mengatakan kubu Moeldoko juga tak memiliki novum baru untuk mengajukan itu. “Oleh karenanya sudah sulit untuk menyangkal lah dengan situasi ini, dia kan sudah kalah 16 kali gugatan, semestinya ya sudah tidak ada lagi perspektif lain gitu. Jangan karena Demokrat sudah solid dalam Koalisi Perubahan kemudian melakukan lagi gugatan dengan novum-novum yang sebenarnya tidak ada novum baru,” ucapnya. Ia mempertanyakan apa motif Moeldoko untuk PK jika bukan tak terkait Anies Baswedan. Ia akan percaya motifnya bukan itu, jika Moeldoko tak lagi mengganggu Partai Demokrat. “Artinya bahwa kalau tidak ada motif terhadap penggagalan Anies Baswedan dalam pencalonan presiden kemudian merebut Partai Demokrat untuk hasrat dan keinginan politiknya, ya untuk apa lagi? Jadi sudahlah tidak ada argumentasi,” ujar Herman. “Kecuali kalau dia bisa menunjukkan niat baik, menunjukkan moralitas yang baik, dengan kemudian tidak mengganggu lagi terhadap Partai Demokrat, baru kita percaya. Bahwa dia tidak punya motif-motif lain gitu, toh juga pengambilalihan pada waktu dilaksanakannya KLB abal-abal pun itu jauh dari aturan yang mengaturnya untuk dilakukannya KLB, jauh sekali ya,” sambungnya. Moeldoko sebelumnya menyatakan tak pernah menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala KSP menanggapi hal itu. Proses hukum lanjutan, kata dia, seharusnya merupakan hal yang biasa. “Sekarang begitu ada proses hukum lanjutan kenapa menjadi sewot begitu. Kok kayak nggak dewasa dalam menyikapi situasi. Itu aja pointnya sebenernya,” kata Moeldoko kepada wartawan di Waingapu, Sumba Timur, NTT, Rabu (13/4). Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung agar tidak mengartikan sesuatu dengan pendekatan yang primitif. Menurutnya PK yang diajukan kubunya seharusnya dipahami dengan komprehensif. Janganlah kita menangkap sesuatu berikut mengartikan sesuatu, menganalisa sesuatu pendekatannya primitif. Pendekatan primitif itu orang yang nggak banyak berfikir, berfikir sangat sederhana, berfikir tanpa melalui pendekatan yang komprehensif integral,” imbuhnya. Ditanya mengenai apakah langkah PK-nya bertujuan untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, Moeldoko membantah. Dia mengatakan tak ada kepentingan untuk menggagalkan pencapresan Anies. “Apa urusannya sama calon presiden yang lain, apa urusannya mau menggagalkan yang lain. Nggak ada urusannya,” ucapnya. “Urusannya adalah bahwa teman-teman di KLB itu menghendaki ada proses hukum lanjutan yang dijalankan. Proses hukum lanjutan ya PK, kan begitu. Apakah itu menyalahi nggak, hal yang biasa itu,” pungkasnya. (dtc)

Lanjutkan membaca →

PDIP Gelar Pendidikan Kebangsaan Jelang Pemilu 2024, Tolak Politik Identitas

PDIP Gelar Pendidikan Kebangsaan Jelang Pemilu 2024, Tolak Politik Identitas

Tropongglobal.news-JAKARTA. PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Pendidikan Kebangsaan dan Pelatihan Dakwah Digital Tahun 2023. Pelatihan bertujuan mengarahkan dunia digital agar jauh dari kampanye politik identitas serta ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menutup pelatihan yang diadakan di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan itu. Pelatihan dilakukan sehari penuh sejak pukul 09.00 WIB pagi tadi. “Posisi kita sudah jelas, posisi kita adalah seluruh ustad, seluruh ulama, seluruh dai yang tergabung dalam Baitul Muslimin Indonesia, yang tergabung dalam PDI Perjuangan, betul-betul memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Djarot di hadapan seluruh peserta pelatihan, Sabtu (15/4/2023). Ucapan Djarot disambut tepuk tangan dari para peserta pelatihan. Baik Djarot maupun para peserta terlihat kompak menggunakan baju kokoh putih dan peci. Pada kesempatan itu Djarot menyatakan bahwa PDIP menolak politik identitas. Terlebih menggunakan nilai agama untuk memperebutkan kekuasaan. “Benar-benar menolak politik identitas, dan menggunakan nilai-nilai Islam semata-mata hanya untuk memperebutkan kekuasaan dengan berbagai cara,” imbuhnya. Dia menyampaikan sebagai kader partai harus mampu membangun toleransi dan harga menghargai satu sama lain. “Membangun ukhuwah islamiyah persaudaraan sesama umat Muslim, membangun ukhuwah wathaniyah sesama anak bangsa, dan ukhuwah insaniyah sesama umat manusia, kita dilarang untuk mencaci maki, menyebarkan berita hoaks, menebarkan kebencian hanya semata-mata merebut kekuasaan,” ungkap Djarot. Djarot membeberkan pentingnya pelatihan dakwah digital. Pelatihan dakwah digital, kata dia, bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang aman menjelang kontestasi politik mendatang. “Indonesia yang damai, Indonesia yang menghargai satu sama lain, Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. Selain Djarot pada penutupan pelatihan itu juga dihadiri Ketua DPP PDIP bidang kegamaan yang juga Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Prof Hamka Haq, Kepala Badiklat PDIP Daryatmo Mardiyanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran dan Kurikulum Sekolah PDI Perjuangan I Wayan Sudirta, dan Ketua PP Bamusi Irvansyah. (dtc)

Lanjutkan membaca →

Alamat Redaksi

Jl. Andi Sammeng lorong pasar Kalola RW/RW : 002/002 Dusun Awotarae Desa, Kalola Kecamatan. Maningpajo Kabupaten Wajo.Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90952

Kontak person
Redaksi@kompaspemburukeadilan.com
0852-5551-4777

Copyright © 2023 Kompaspemburukeadilan.com