Kompas Pemburu Keadilan. TANA TORAJA Ada drama lucu sekaligus janggal yang terjadi dalam proyek pembangunan yang kini jadi sorotan publik. Proyeknya viral di media sosial karena diduga dikerjakan asal-asalan, namun giliran Aparat Penegak Hukum (APH) datang mencari kebenaran dan meminta keterangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor Pelaksana justru kompak menghindar dengan alasan yang sama: *SAKIT.*
Kondisi ini terjadi pada proyek-proyek yang tersebar di wilayah Bua Kayu, Madandan, Mengkendek hingga Makale Utara.
Padahal proyek-proyek tersebut dibiayai uang negara yang seharusnya dikerjakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
DATANGI LOKASI, ALASANNYA KOMPAK: SAKIT
Dari penelusuran di lapangan, ketika APH mencoba melakukan komunikasi resmi, baik di lokasi maupun di kantor, pihak kontraktor tidak pernah menampakkan diri. Lucunya, ketika dihubungi, jawaban seragam, “lagi sakit.”
Tidak kalah lucu, oknum PPK yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan, juga memakai alasan yang sama. Telepon tidak diangkat, WhatsApp hanya centang dua, dan setelah ditelusuri informasinya, jawabannya juga: “sakit.”
Entah kebetulan atau memang sudah janjian, dua pihak yang seharusnya berseberangan sebagai pengawas dan pelaksana ini kompak sakit di hari yang sama, di jam yang sama, saat APH datang.
Publik pun bertanya, apakah ini jenis penyakit baru yang menular khusus bagi pejabat proyek bermasalah? Yaitu penyakit alergi terhadap APH.
BERANI VIRAL, TAKUT HUKUM
Kejanggalan semakin terlihat karena proyek-proyek ini sudah lebih dulu viral di Facebook, grup WhatsApp warga, dan TikTok. Warga memviralkan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai,material yang dipertanyakan, hingga metode kerja yang terkesan asal jadi.
Anehnya, keberanian untuk bekerja dengan kualitas yang dipertanyakan itu tidak sebanding dengan keberanian menghadapi APH. Ketika hukum datang untuk mendengarkan keterangan, nyali itu ciut dan mendadak sakit.
Jika memang pekerjaan sudah sesuai RAB, gambar teknis, dan spesifikasi, mengapa harus menghindar dengan drama sakit? Bukankah seharusnya mereka justru senang dan kooperatif menjelaskan bahwa tudingan viral itu tidak benar?
Sikap tidak kooperatif ini justru memperkuat dugaan publik bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres dan sengaja ditutup-tutupi.
PANGGILAN TEGAS UNTUK KOMISI III DPRD TANA TORAJA
Melihat situasi ini, harapan masyarakat kini tertuju kepada Komisi III DPRD Kabupaten Tana Toraja.
Sebagai komisi yang membidangi pembangunan, publik mendesak agar Komisi III tidak hanya melakukan pengawasan di atas kertas, tetapi turun langsung melakukan sidak dan memanggil secara resmi PPK dan kontraktor yang kompak sakit tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka.
Jika terhadap APH saja mereka berani berdrama sakit dan tidak kooperatif, maka DPRD harus menunjukkan bahwa lembaga wakil rakyat masih memiliki marwah dan ketegasan. Perlu juga diperiksa surat sakitnya, sakit betulan atau sakit karena takut diperiksa.
Jangan biarkan uang rakyat di 4 kecamatan ini menjadi bancakan proyek asal-asalan yang diawasi oleh pejabat yang alergi hukum. Colombus