SKT 1990–1992, PETA Dari ESDM Milik Ahli Waris Sah Abd Salam Abadi Tanduklangi, “Desak Status Quo, dan Penutupan Sementara Tambang Masmindo, Kalau Tidak Mau Bayar, Segera Keluar Dari Lahan Kami”

SKT 1990–1992, PETA Dari ESDM Milik Ahli Waris Sah Abd Salam Abadi Tanduklangi, “Desak Status Quo, dan Penutupan Sementara Tambang Masmindo, Kalau Tidak Mau Bayar, Segera Keluar Dari Lahan Kami”

Luwu, Sulsel — kompaspemburukeadilan.com

Sengketa lahan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT Masmindo Dwi Area (MDA) kembali memanas. Kali ini, sorotan tertuju pada dasar klaim kepemilikan lahan seluas 286,5 hektare yang sebelumnya disampaikan Ketua Aliansi Adat Rante Balla, Yakobus Dundung, sebagaimana dikutip pada media finance.detik.com.

Pernyataan mengenai dugaan penjualan lahan tanpa persetujuan ahli waris yang sah tersebut mendapat tanggapan kritis dari LBH Tombak Keadilan dan pihak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi. Rabu, 18/11/2026.

Persoalan mendasarnya kini mengarah pada satu pertanyaan: Siapa yang berhak dinyatakan sebagai ahli waris sah, dan apa dasar hukum serta dokumen yang mendukung klaim tersebut?

LBH Tombak Keadilan mempertanyakan dasar penetapan ahli waris yang disebut sah dalam polemik tersebut. Sebab, pihak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi adalah pemilik sah,memiliki sejumlah dokumen historis berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1960, 1990, dan 1992,apalgi setelah Di periksa/Diverifikasi oleh pihak Polda Sulawesi Selatan, dan dinyatakan sah dan layak di proses untuk diperjuangkan haknya.

*YASIR TANDUKLANGI BERSIKAP TEGAS: JIKA TIDAK MAU BAYAR, TINGGALKAN KONSESI*

Pihak ahli waris melalui Yasir Tanduklangi menyampaikan tuntutan tegas kepada PT Masmindo agar memberikan kepastian penyelesaian atas lahan yang mereka persoalkan.

“Kalau tidak mampu atau tidak mau bayar, keluar. Segera tinggalkan konsesi lahan, ganti untung untuk lahan yang sudah dirusak,” tegas Yasir Tanduklangi melalui LBH Tombak Keadilan saat dikonfirmasi Tim Media Nasional bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Sulawesi Selatan.

Pernyataan tersebut merupakan sikap pihak ahli waris yang meminta agar dugaan penguasaan dan kerusakan lahan tidak dibiarkan tanpa penyelesaian dan kepastian hukum.

SURAT KEPADA PRESIDEN HINGGA LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Langkah pengawalan sengketa ini juga diperluas melalui surat yang disampaikan pihak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi melalui Dr. Basir Sagena, S.E., M.M., kepada Polda Sulawesi Selatan.

Surat tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat dan lembaga negara, antara lain:

1. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2. Ketua DPR RI.
3. Panglima TNI.
4. Kapolri.
5. Jaksa Agung Republik Indonesia.
6. Ketua KPK RI.
7. Menteri ATR/BPN.
8. Ketua Ombudsman RI.
9. Ketua Komisi Kepolisian Nasional.
10. Pangdam XIV Hasanuddin.
11. Gubernur Sulawesi Selatan.
12. Ketua DPRD Sulawesi Selatan.
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
14. Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan.
15. Bupati Luwu.

Penyampaian surat tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian, pengawasan, dan tindak lanjut lintas lembaga terhadap persoalan pertanahan yang hingga kini masih menjadi polemik.

LBH TOMBAK KEADILAN: KLAIM HARUS DIUJI, BUKAN SEKADAR DIPERCAYA

LBH Tombak Keadilan menegaskan bahwa sengketa ini tidak seharusnya diselesaikan melalui klaim sepihak. Setiap pihak yang menyatakan memiliki hak atas tanah harus menunjukkan dasar hukum, riwayat penguasaan, dokumen kepemilikan, serta bukti yang dapat diperiksa secara objektif.

DR. BASIR SAGENA MINTA STATUS QUO, AKTIVITAS PERUSAHAAN DIMINTA DIHENTIKAN SEMENTARA

Di tengah proses penyelidikan yang berlangsung di Polda Sulawesi Selatan, Dr. Basir Sagena berharap adanya penetapan status quo terhadap objek lahan yang disengketakan.

Ia juga meminta agar aktivitas perusahaan di lokasi yang dipersoalkan dihentikan sementara selama proses penyelidikan berlangsung.

Permintaan tersebut, menurut pihak ahli waris, bertujuan mencegah kemungkinan perubahan kondisi objek sengketa, hilangnya atau berubahnya bukti, serta bertambahnya kerusakan lahan sebelum proses pemeriksaan memperoleh kejelasan.

Permintaan status quo dan penghentian sementara aktivitas tersebut menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dan instansi berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

UJIAN TRANSPARANSI INVESTASI DAN KEPASTIAN HUKUM

Sengketa ini bukan sekadar persoalan perbedaan klaim kepemilikan tanah. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi ujian transparansi pengelolaan lahan, perlindungan hak pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah, serta kepastian hukum dalam kegiatan investasi pertambangan di Kabupaten Luwu.

Investasi harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh mengabaikan hak pihak yang memiliki dasar kepemilikan.

Publik kini menunggu keterbukaan dokumen, pemeriksaan terhadap seluruh pihak, serta langkah objektif aparat penegak hukum.

LBH Tombak Keadilan bersama tim media dan sejumlah Ormas Sulawesi Selatan menyatakan akan terus mengawal perkembangan sengketa tersebut hingga diperoleh kejelasan dan kepastian hukum.

Redaksi membuka ruang hak jawab kepada semua pihak yang terkait, terutama bupati luwu dan PT. Masmindo Dwi Area dengan pertemuan langsung kepada pihak Ahli waris Abd salam Abadi Tanduklangi. (*)

kompaspemburukeadilanMengawal Aspirasi Rakyat, Menyuarakan Kebenaran dan Keadilan.

Mj@.19
Tim/Redaksi

Alamat Redaksi

Jl. Andi Sammeng lorong pasar Kalola RW/RW : 002/002 Dusun Awotarae Desa, Kalola Kecamatan. Maningpajo Kabupaten Wajo.Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90952

Kontak person
Redaksi@kompaspemburukeadilan.com
0852-5551-4777

Copyright © 2023 Kompaspemburukeadilan.com