TANJUNG REDEB berau kaltim
kompaspemburukeadilan.com – 28 juli 2026 Langkah lanjutan akhirnya diambil Aliansi 7 Organisasi Masyarakat se-Kalimantan Kabupaten Berau, yang kini resmi melaporkan maraknya aktivitas galian C atau tanah urug ilegal ke Polda Kalimantan Timur. Tindakan ini ditempuh demi mewujudkan penegakan peraturan yang adil dan menyeluruh di Kabupaten Berau, baik dari sisi hukum maupun pelestarian lingkungan.
Sebelumnya, berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari pemantauan langsung ke lokasi hingga penyampaian laporan ke pihak berwenang di tingkat kabupaten. Namun karena aktivitas tersebut justru semakin meluas dan belum ada tindakan nyata yang memuaskan, aliansi memutuskan membawa perkara ke tingkat provinsi.
Perwakilan aliansi menyampaikan, langkah ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan mendorong terciptanya solusi yang saling menguntungkan. “Kami berharap para pelaku usaha dapat segera melengkapi perizinan secara sah, sementara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di tingkat provinsi dapat memfasilitasi jalan tengah yang baik, sehingga tercapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar salah satu juru bicara aliansi.
Pihak Polda Kaltim diketahui telah menerima kedatangan perwakilan aliansi dengan sikap terbuka dan positif. Pihak kepolisian meminta kelengkapan tambahan berupa bukti-bukti hasil pemantauan di lapangan, serta berjanji akan memproses laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Aliansi menegaskan gerakan ini murni lahir dari keresahan masyarakat yang merasakan dampak langsung kerusakan lingkungan dan ketidakpastian penegakan aturan di daerah. “Kami ingin hukum dan peraturan berlaku sama bagi semua, tidak ada yang kebal, dan pembangunan tetap berjalan dengan tertib serta bertanggung jawab,” tegas perwakilan aliansi.
#Biro# kpk berau-kaltim.