WWW.KOMPASPEMBURUKEADILAN.COM
*MELAWI, KALBAR* – Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi dinilai tidak transparan dan menjadi sorotan warga. Pasalnya, hingga memasuki Triwulan III bahkan hampir Triwulan IV, pembangunan fisik di desa tersebut sama sekali tidak terlihat.
Padahal, Dana Desa tahap I dan II seharusnya sudah cair dan direalisasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Keluhan tersebut disampaikan salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan demi keamanan.
“Untuk Siltap [Penghasilan Tetap] perangkat desa pun masih belum ada yang terbayar, sedangkan sekarang sudah masuk Triwulan ketiga bahkan hampir masuk ke Triwulan keempat,” jelasnya kepada awak media.
Akibat Siltap yang tak kunjung dibayar, situasi internal pemerintahan desa pun memanas. Narasumber menyebut beberapa perangkat desa dan Kepala Dusun sudah gerah dan mengancam akan mengundurkan diri.
“Mengalami situasi seperti itu, bahkan ada beberapa perangkat desa dan Kepala Dusun mengancam akan mengundurkan diri kalau siltapnya tidak segera dibayarkan,” ungkapnya.
*Kinerja Kades Pernah Diperiksa Inspektorat*
Warga mendesak Inspektorat Kabupaten Melawi untuk segera turun melakukan audit terhadap kinerja Kepala Desa Nanga Keruap.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Mengingat pada tahun lalu, kinerja Kepala Desa Nanga Keruap juga pernah dipersoalkan warga dan sempat diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Melawi.
“Masyarakat minta kepada pihak Inspektorat Kabupaten Melawi agar kinerja Kepala Desa segera diaudit kembali,” tegas warga.
Warga menilai ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan APBDes 2026.
*Kades Bungkam Saat Dikonfirmasi*
Setelah mendapatkan informasi tersebut, awak media *Kompaspemburukeadilan.com* mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Nanga Keruap, Bapak M. Ali Sadikin melalui telepon genggam dan pesan WhatsApp.
Namun sangat disayangkan, sampai berita ini ditayangkan, *Bapak Kades M. Ali Sadikin belum memberikan tanggapan sama sekali dan memilih bungkam.*
Sikap bungkamnya Kades tersebut justru memperkuat dugaan warga adanya masalah dalam pengelolaan Dana Desa Nanga Keruap Tahun 2026.(Jum)