SITUBONDO, biroinvestigasinasional.com- Aksi protes besar-besaran mengguncang Kabupaten Situbondo, ketika sekitar 10.000 massa yang tergabung dalam Ikatan Masyarakat Situbondo Anti Korupsi (IMSAK) turun ke jalan. Demonstrasi ini mengakibatkan jalur Pantura, yang menghubungkan Surabaya dan Bali, lumpuh total selama hampir satu jam. Senin siang (26/08/2024).
Massa berkumpul di depan kantor Kecamatan Arjasa, mengangkat spanduk dan meneriakkan slogan-slogan keras yang menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Bupati Situbondo, Karna Suswandi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. “Tangkap Bung Karna, Tangkap Bupati Koruptor!” seru seorang orator dari atas mobil komando aksi, menggema di antara ribuan massa yang marah.
Aksi ini merupakan reaksi spontan masyarakat setelah kabar penetapan Bupati sebagai tersangka oleh KPK viral di media sosial. Gelombang kemarahan pun membesar, dengan IMSAK memimpin seruan agar Bupati segera diadili dan dihukum atas dugaan korupsinya. Tidak hanya menuntut penangkapan, massa juga mendesak agar Bupati Karna Suswandi mengundurkan diri sebelum proses hukum berjalan lebih lanjut.
Situasi semakin memanas saat jalur Panturaacet total, puluhan petugas gabungan dari Polisi, TNI, dan Dishub dikerahkan untuk menjaga ketertiban di lokasi. Meski demikian, ketegangan tetap terasa dengan massa yang semakin tegas dalam tuntutan mereka. Lalu lintas di jalur Pantura, yang menjadi arteri utama bagi pengendara dari Surabaya ke Bali, menjadi korban dari aksi ini, terhenti total selama aksi berlangsung.
Sejumlah awak media mencoba menghubungi Kepala Bagian Humas Pemkab Situbondo Sigit Susetyo Raharjo, untuk mengkonfirmasi kebenaran penetapan Bupati Situbondo Karna Suswandi sebagai tersangka, namun hingga tiga hari Sigit tak sekalipun mengangkat telepon dari wartawan.
Aksi protes ini menjadi bukti kuat dari kekecewaan mendalam masyarakat Situbondo terhadap dugaan praktik korupsi di daerah mereka, sekaligus memperlihatkan betapa seriusnya tuntutan rakyat agar keadilan ditegakkan. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari KPK.
(Red)