Simalungun-Sumut-www.kompaspemburukeadilan.com– Tekankan Pentingnya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagori
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) menggelar kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2024.
Kegiatan yang diikuti oleh para pangulu (Kepala Desa) se-Kabupaten Simalungun itu berlangsung di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, secara resmi di buka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Simalungun, H Zonny Waldi, Pamatang Raya, Sumut, Kamis (14/11/2024).
Dalam sambutannya, H Zonny Waldi menekankan pentingnya pengelolaan keuangan nagori yang transparan dan akuntabel. Ia berharap melalui kegiatan ini, para bendahara nagori dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola keuangan desa sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Saya kira bisa dilakukan dengan baik, baik secara perencanaannya, baik dalam pelaksanaannya, dan baik didalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya,”ujar H Zonny Waldi.
H Zonny Waldi berharap kepada Dinas PMPN Simalungun untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi setiap nagori dalam mengelola keuangan desa secara independen sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing yang berfokus pada pembangunan berbasis masyarakat.
“Sesuai kebutuhan nagorinya masing-masing berdasarkan Musrenbang Nagori. Sebab para pangulu-pangulu sebagai ujung tombak Pemkab Simalungun untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya masing-masing,”tuturnya.
Selanjutnya H Zonny Waldi juga menekankan pentingnya program-program pelaksanaan stunting di tingkat nagori melalui dana desa agar tepat sasaran.
Ia meminta agar dana desa yang dialokasikan untuk program stunting dapat digunakan secara efektif dan dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan, baik dari bumilnya (ibu hamil) sampai kepada anaknya sehingga Pemkab Simalungun mampu mencapai target 100 persen pencegahan stunting.
“Kita harus memastikan bahwa setiap ibu hamil, balita, dan calon pengantin di Kabupaten Simalungun mendapatkan pelayanan yang optimal sehingga tidak ada lagi kasus stunting,”sebut H Zonny Waldi.
“Agar anak-anak di kampung kita, tidak ada lagi yang stunting, sehingga mewujudkan visi-misi Pemerintah Pusat, menuju Indonesia Emas 2045,”kata H Zonny Waldi menambahkan.
Sebelumnya Kadis PMPN diwakili Kabid Pemerintahan Nagori, Jhon Kennedy Silalahi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para bendahara nagori mengenai tata cara pengelolaan keuangan nagori sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harapan kami, para bendahara nagori dapat menyusun tata usaha keuangan dan dokumen nagori yang lebih baik dan akuntabel,” ujar Jhon Kennedy Silalahi.
Kegiatan ini diisi dengan berbagai materi, simulasi, dan diskusi yang dipandu oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Antusiasme peserta sangat tinggi, terlihat dari aktifnya mereka dalam mengajukan pertanyaan dan mengikuti sesi diskusi.
Para peserta juga menunjukkan komitmennya untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan di nagori masing-masing.(*)
(S.A Ricardo.Siahaan)