Kompaspemburukeadilan.com
Sulsel – Beberapa hari belakangan ini, dunia TPP digaduhkan dengan kebijakan menteri desa yang baru, Yandri Susanto. Rekan-rekan TPP seluruh Indonesia pun kelabakan karena honorarium tak kunjung turun setelah dua bulan bekerja mendampingi desa. Teman-teman TPP pun berkeluh kesah atas keterlambatan honorarium ini. Sabar dan keluh kesah ini mewarnai berbagai group WA TPP sepanjang hari. Inilah ciri dari wong cilik yang nasibnya dipermainkan secara politis.
Dan sumber kegaduhan ini terjawab sudah secara gamblang akibat kebijakan menteri desa yang berlatarbelakang dari partai PAN. Saat TPP membuat dan mengupload SPK, ada 4 surat pernyataan yang harus ditandatangani di atas bermeterai. Dramaturgi pembuangan TPP secara bertahap mulai diterapkan oleh menteri desa yang baru. Tentu saja, secara politis kebijakan pembuangan ini memuat agenda politis yang disembunyikan oleh Yandri Susanto. Masih percaya pada Yandri Susanto sebagai seorang politisi ?
Tahap pertama ada 1500 TPP sudah dibuang ketika namanya tidak berada di SK BPSDM. Selanjutnya, membersihkan 2500 TPP yang menjadi caleg dilakukan pada tahap kedua. Luar biasa langkah sistematis yang dilakukan oleh Yandri Susanto untuk membersihkan TPP saat ini dan akan datang !
Saya, Thomas Sutana, adalah salah satu TPP yang terkena imbasnya karena kebijakan politisnya. Tahun 2018 saya mendaftar sebagai TPP tanpa rekomendasi sama sekali. Berbekal latar belakang pensiunan guru bahasa Inggris dan pernah mengenyam kuliah S 3 di Universitas Negeri Jakarta, saya merasa tidak ada masalah dengan pemberdayaan masyarakat. Saya merasa terpanggil untuk memberdayakan masyarakat desa karena sebagian besar kemiskinan masih mewarnai kehidupan masyarakat desa. Option for the poors ( peduli pada orang miskin ) merupakan jiwa dalam upaya pemberdayaan saya.
Begitu pula, ketika saya menjadi caleg untuk PSI, saya ingin berjuang untuk rakyat kecil. Kemiskinan susah diubah jika tidak ikut dalam keputusan politik. Di Indonesia, kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan politis. Inilah disebut sebagai kemiskinan struktural.
Sebagai sebuah pilihan, saya tidak menyesal setelah dibuang oleh menteri desa yang berlagak tertib administrasi. Sedih dan kecewa kah diri saya ? Jelas…tidak !. Justru saya merasa bangga dan bermartabat karena semangat saya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui TPP dipadamkan oleh Yandri Susanto.
Salah satu karakter kepemimpinan adalah ketegasan yang konsisten dalam keputusan. Saya sangat menghargai dan menaruh hormat jika Yandri Susanto bisa ketegasannya ini. Apa pun keputusan akan saya terima. Tetapi, saya berharap Yandri Susanto sebagai Menteri Desa tidak punya sikap mencla-mencle.
Mengapa saya meragukan ketegasan Yandri Susanto ?
Pertama, bukan kah Yandri Susanto seorang polisi ? Sudah diketahui secara umum banyak politisi terciduk oleh KPK atau kejaksaan karena terangkut kasus korupsi. Apa pun kata seorang politisi susah dipegang. Di permukaan terlihat bak pahlawan tapi di belakang panggung bisa berubah menjadi serigala yang bengis. Semoga, Yandri Susanto merupakan politisi yang punya integritas.
Kedua, ketika MK membatalkan kemenangan istrinya di pilkada Serang dan memerintah PSU, Yandri Susanto diduga ikut cawe-cawe dalam pilkada Serang. Dengan surat edaran logo Kemendesa PDTT, Yandri Susanto mengumpulkan kepala desa di Serang. Apa yang dilakukan oleh Yandri Susanto ini bertentangan dengan penjelasannya sendiri di RDP. Dia menganggap TPP yang nyaleg sudah mem-blok dirinya. Tapi dia sendiri tidak memberikan contoh teladan yang baik. Yakin bahwa 5 tahun ke depan Yandri Susanto tidak akan memperalat gerbong TPP ?
Ketiga, saat TPP yang nyaleg dibersihkan dari gerbong TPP, dia sendiri mengangkat dua caleg PAN menjadi TAPM Pusat, yaitu : Ahmad Nasrullah dan Al Qadri Arief. Pengangkatan ini merupakan bukti awal bahwa Yandri Susanto jelas bukan pemimpin yang tegas. Semestinya, Yandri Susanto tidak mengangkat caleg PAN menjadi TAPM Pusat jika dia benar-benar ingin membersihkan TPP yang nyaleg.
Dari ketiga contoh di atas, pembaca bisa menyimpulkan sendiri apakah Yandri Susanto merupakan sosok pemimpin yang tegas.
Dan jangan lupa bahwa langkah berikutnya adalah membersihkan TPP yang double job dan yang berusia di atas 50 tahun. Akan ada tambahan ribuan TPP yang akan dibersihkan.
Yakin adanya kekosongan ribuan TPP ini tidak dimanfaatkan oleh Yandri Susanto untuk kepentingan politiknya ? Saya tunggu konsistensi Kebijakan dari Yandri Susanto. Ternyata, jika tidak bisa tegas, mohon maaf saja rasa hormat akan saya buang ke tong sampah.
Klaten, 15 Maret 2025