Tahun: 2025

kompaspemburukeadilan.com – Haruyan, Hulu Sungai Tengah– Satuan Tugas (Satgas) Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah (HST) terus menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah sasaran. Kali ini, pembangunan jalan sepanjang 1030 meter di Desa Pengambau Hilir Luar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menjadi fokus utama. Berdasarkan pantauan di lapangan, …

Lanjutkan membaca →

Jakarta, kompaspemburukeadilan.com (15 Mei 2025) – Sidang perdana sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru resmi digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan dan Prof. Udiansyah, didampingi Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) yang dikomandoi oleh Prof. Denny Indrayana S.H., LL.M, …

Lanjutkan membaca →

Cilegon. KompasPemburukeadilan.com-Kisruh tentang permintaan jatah proyek yang dilakukan pengusaha lokal sekaligus pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kota Cilegon di project PT. Candra Asri Alkali (CAA). Mendapat perhatian dari Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Provinsi Banten. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) provinsi Banten, Hika T A Putra mengatakan bahwa keterlibatan pengusaha lokal harus …

Lanjutkan membaca →

Cilegon. Kompaspemburukeadilan.com-Kisruh tentang permintaan jatah proyek yang dilakukan pengusaha lokal sekaligus pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kota Cilegon di project PT. Candra Asri Alkali (CAA). Mendapat perhatian dari Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Provinsi Banten. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) provinsi Banten, Hika T A Putra mengatakan bahwa keterlibatan pengusaha lokal harus …

Lanjutkan membaca →

Jakarta, kompaspemburukeadilan.com 14 Mei 2025 – Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) Banjarbaru resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI). KPU Provinsi Kalimantan Selatan dilaporkan, sebab diduga kuat mengkriminalisasi pengurus Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel). Laporan itu disampaikan …

Lanjutkan membaca →

SOPPENG, SULSEL — KompasPemburuKeadilan.com Karang Taruna Mamminasae Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, kembali menghadirkan ajang bergengsi bagi para pencinta sepak bola melalui Turnamen Sepak Bola Antar Club Mamminasae Cup II. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 24 Juni 2025, di Lapangan Sepak Bola Hj. A. Besse, Desa Panincong. Ketua Panitia, Hamran, mengungkapkan bahwa …

Lanjutkan membaca →

Cilegon,kompaspemburukeadilan.com– H Suaemi angkat bicara dengan tidak adanya tindakan tegas dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Kota Cilegon, khususnya dari Kepolisian Polsek Pulomerak , dengan adanya tindakan pemukulan diduga dilakukan oleh sdr (HA) sebagai pengurus Ormas Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) melakukan pemukulan terhadap sdr Karim yang mana sdr Karim tersebut anggota Ormas BPPKB …

Lanjutkan membaca →

Marabahan, kompaspemburukeadilan.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Fans Of Rhoma & Soneta (FORSA) Kabupaten Barito Kuala menggelar acara Musyawarah Cabang (MUSCAB) ke-I (10-05-2025). Acara tersebut untuk memilih ketua DPC terbaru, karena ketua sebelumnya sudah habis masa jabatannya, kegiatan tersebut digelar di aula SKB Marabahan. Pada kegiatan Muscab tersebut terpilihlah Ali Akbar , untuk menduduki Ketua …

Lanjutkan membaca →

SIDENRENG RAPPANG – Kompas Pemburu Keadilan, Dalam semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, menggelar Musyawarah Kelurahan pada Jumat, 9 Mei 2025, bertempat di Kantor Kelurahan Tanrutedong. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih Tanrutedong sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden …

Lanjutkan membaca →

Kompaspemburukeadilan.com Pemerintah baru-baru ini mengumumkan pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk memberantas premanisme dan ormas nakal yang dianggap meresahkan masyarakat. Langkah ini, meski tampak tegas dan populis, mengundang sejumlah pertanyaan kritis dari sudut pandang hukum tata negara. Apakah pembentukan Satgas ini merupakan solusi konstitusional yang tepat? Ataukah justru menjadi simbol kegagalan aparat penegak hukum dalam menjalankan …

Lanjutkan membaca →