Kompaspemburukeadilan.com
SOPPENG – Lima unit ekskavator bantuan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Soppeng yang sempat raib dan belakangan ketahuan rimbanya, masih terus menyisakan polemik.
Meski posisi alat berat itu sebagian besar telah diketahui, tetapi pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP)Kabupaten Soppeng, ternyata masih kesulitan menariknya.
Ditenggarai, pihak yang menguasai alat raksasa itu enggan menyerahkannya ke pihak DTPHPKP Soppeng. Di sisi lain, pihak DPRD Soppeng yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pengawasan pemerintahan juga terkesan diam.
Menanggapi hal itu
Ketua DPD LIDIK Pro Rakyat Nusantara, Suheri Sulle, menyatakan sikap diam legislatif sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap nasib petani. DPRD Kabupaten Soppeng justru dinilai pasif. Tidak ada satu pun komisi terkait yang secara terbuka mempertanyakan masalah ini, apalagi memanggil dinas teknis untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Kalau soal kampanye, suara petani dicari mati-matian. Tapi saat petani menghadapi persoalan seperti ini, justru tidak berani mewakili rakyat dan berdiri di barisan depan,” tegas Suheri kepada media, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebut “hilangnya” ekskavator ini bukan sekadar soal aset miliaran rupiah, melainkan potret buruknya pengawasan dan ketidakpedulian terhadap nasib petani.
“Fungsi pengawasan DPRD bukan hanya soal angka dalam dokumen APBD, tapi menyangkut realisasi manfaat di lapangan. Kalau alat bantuan pertanian bisa hilang dan tak ada yang mempersoalkannya, ini preseden buruk,” sambungnya.
Suheri mendesak DPRD segera memanggil instansi terkait dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas raibnya alat-alat tersebut.
“Petani jangan ditinggalkan saat hak-haknya terganggu. Dan DPRD harus tahu, diam mereka hari ini akan diingat rakyat di hari pemilu nanti,” pungkas Suheri.
Desakan itu dijawab dengan lugas oleh Anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Takdir Akbar Singke. Pria yang akrab disapa Atas ini menyatakan pihaknya berharap agar pimpinan DPRD Soppeng mendengarkan aspirasi itu. “Saya kira ini usulan yang sangat bagus agar semua bisa terang benderang. Agar tak ada fitnah di antara kita dan yang paling penting aset yang dibeli dari pajak rakyat itu bisa terselamatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan petani di Soppeng dan bukan kepentingan pribadi,” ujar putra tokoh kharismatik Soppeng, Andi Cambang ini, Rabu, 30 Juli 2025.
Sebagai legislator, Atas akan terus berjuang di DPRD agar persoalan ini mendapat perhatian serius. “Pansus pilihan terbaik dan jika perlu bisa interpelasi. Ini bukan masalah yang kecil karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan aset negara yang tak termanfaatkan dengan baik bahkan terindikasi disalahgunakan,” tukasnya. (*)