Berau,Kaltim-kompaspemburukeadilan.com-lembaga Banuanta Bersatu 29 september 2026 menyampaikan kekecewaan mendalam atas jawaban resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau terkait laporan dugaan pelanggaran lingkungan yang diduga dilakukan PT. Nusantara Energi.
Melalui surat nomor 660.25.A/1126/DLHK-IV bertanggal 24 September 2026, DLHK menanggapi laporan yang diajukan Banuanta Bersatu pada 16 September 2026. Namun jawaban tersebut dinilai belum menyentuh inti persoalan.
Pertama, DLHK hanya mengutip keterangan dari pihak perusahaan tanpa melakukan verifikasi independen sendiri. Kedua, dinas menyebut perubahan persetujuan lingkungan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seolah melepaskan tanggung jawab pengawasan di daerah. Ketiga — yang paling disayangkan — DLHK secara tegas menolak permintaan pemeriksaan dan verifikasi langsung ke lokasi bersama tim Banuanta Bersatu.
“Kami sangat kecewa. Bukannya turun ke lapangan memeriksa fakta, dinas justru mengutip keterangan perusahaan dan menolak memeriksa bersama kami. Ini terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujar pengurus Banuanta Bersatu.
Lembaga ini menegaskan tidak akan berhenti di sini dan akan menempuh langkah lanjutan demi menjaga lingkungan serta hak warga. Banuanta Bersatu juga memohon Bupati Berau turun tangan agar pengawasan berjalan transparan, adil, dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kpk berau kaltim