
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — kompaspemburukeadilan.com
Komitmen dan ketegasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Komisi D, kini menjadi sorotan. Pihak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi mempertanyakan tindak lanjut sejumlah agenda pembahasan terkait sengketa lahan adat yang bersinggungan dengan wilayah konsesi pertambangan PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu. Rabu, 18/11/2026.
Persoalan ini mencuat setelah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi D DPRD Sulsel belum menghasilkan kepastian mengenai keterbukaan dokumen Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area yang diminta pihak ahli waris.
Padahal, dokumen tersebut dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai dasar penguasaan, batas wilayah, serta hubungan antara wilayah konsesi pertambangan dengan tanah yang diklaim sebagai hak keluarga dan tanah adat rumpun Abd. Salam Abadi Tanduklangi.
Pihak ahli waris juga mempertanyakan tindak lanjut surat yang telah dilayangkan DPRD Sulsel kepada PT Masmindo Dwi Area. Mereka menilai belum terdapat kejelasan mengenai respons perusahaan maupun langkah konkret DPRD dalam memastikan permintaan keterbukaan dokumen tersebut ditindaklanjuti.
**TINJAUAN LAPANGAN TANPA KEJELASAN PERKEMBANGAN**
Sorotan semakin menguat setelah DPRD Sulsel melalui Komisi D melakukan agenda peninjauan lokasi lahan yang berada dalam wilayah konsesi pertambangan PT Masmindo Dwi Area.
Namun, hingga kini pihak ahli waris mengaku belum memperoleh informasi yang jelas mengenai hasil peninjauan tersebut, termasuk kesimpulan, rekomendasi, maupun langkah lanjutan yang akan ditempuh DPRD.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apa hasil peninjauan lapangan tersebut? Apakah ditemukan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut? Dan sejauh mana DPRD Sulsel menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan klaim hak atas tanah?
*LBH TOMBAK KEADILAN: DPRD JANGAN BERHENTI PADA RAPAT DAN KUNJUNGAN*
Menanggapi kondisi tersebut, LBH Tombak Keadilan melalui Muh. Jufri, C.JI, menyampaikan sorotan kritis terhadap belum jelasnya perkembangan tindak lanjut RDP dan peninjauan lapangan oleh Komisi D DPRD Sulsel.
Menurutnya, lembaga legislatif tidak cukup hanya menggelar rapat, melayangkan surat, kemudian melakukan kunjungan lapangan tanpa menyampaikan perkembangan dan hasil yang dapat diketahui pihak-pihak berkepentingan.
“Persoalan ini membutuhkan ketegasan, transparansi, dan tanggung jawab kelembagaan. DPRD Sulsel harus menjelaskan sejauh mana tindak lanjut RDP, bagaimana respons PT Masmindo terhadap surat DPRD, serta apa hasil peninjauan lokasi yang telah dilakukan Komisi D.”
Ia menegaskan, permintaan keterbukaan Kontrak Karya bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya memperoleh kejelasan atas persoalan pertanahan yang hingga kini masih dipersoalkan pihak ahli waris.
*UJI KETEGASAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD SULSEL*
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Publik berhak mengetahui apakah agenda RDP dan peninjauan lapangan telah menghasilkan rekomendasi resmi, apakah terdapat tindak lanjut kepada pihak perusahaan, serta bagaimana langkah DPRD dalam mendorong penyelesaian persoalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
LBH Tombak Keadilan menilai diperlukan penjelasan terbuka dari Komisi D DPRD Sulsel agar tidak muncul kesan bahwa persoalan yang menyangkut klaim hak ahli waris dan aktivitas pertambangan tersebut berjalan tanpa kepastian.
*MENUNGGU PENJELASAN DPRD DAN HAK JAWAB MASMINDO*
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai perkembangan terakhir hasil peninjauan lapangan Komisi D maupun kepastian tindak lanjut permintaan dokumen Kontrak Karya yang dipersoalkan pihak ahli waris.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pimpinan DPRD Sulsel, Komisi D, serta manajemen PT Masmindo Dwi Area untuk memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan, respons atas surat DPRD, dan perkembangan penyelesaian persoalan tersebut.
Sebab, transparansi bukan hanya tuntutan masyarakat, melainkan bagian penting dari akuntabilitas lembaga publik dan kepastian hukum.
*Publik kini menunggu jawaban: apakah DPRD Sulsel akan menuntaskan fungsi pengawasannya, atau persoalan keterbukaan Kontrak Karya dan sengketa lahan ini kembali berjalan tanpa kejelasan?*(*)
**kompaspemburukeadilan.com — MENGAWAL ASPIRASI RAKYAT, MENYUARAKAN KEBENARAN, DEMI KEADILAN.**
Tim/Redaksi
Mj@.19