KOMPASPEMBURUKEADILAN.COM
LUWU, SULAWESI SELATAN, | 12 NOVEMBER 2026 Dugaan Sengaja salah bayar lahan dalam wilayah konsesi pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu kembali menuai sorotan tajam. LBH Tombak Keadilan mendesak perusahaan dan pemerintah daerah membuka seluruh dokumen pembayaran serta memastikan hak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi yang mengaku belum menerima penyelesaian hak atas tanah leluhurnya.
Persoalan ini semakin serius karena berkaitan dengan SKT Tahun 1960 dan Kontrak Karya PT MDA Tahun 1998 yang dimiliki sebagai Pegangan ahli waris Abd Salam Abadi Tanduklangi, Dasar klaim SKT tahun 1960 sebagai patuanan adat memuat tahun penguasaan (1932) dan batas-batas alami dasar terbitnya SKT 1990 dan 1992 yang dijadikan bagian administrasi Kontrak Karya PT. MES-MDA
Sorotan semakin menguat setelah Yasir Tanduklangi mengungkapkan pengalamannya mempertanyakan status pemilik sah lahan kepada seorang penyidik Mabes Polri berinisial A.
Menurut pengakuan Yasir, penyidik tersebut menjawab, *”Mohon maaf, Pak Yasir, kami tidak tahu pemilik lahan yang sah.”*
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius: jika pemilik sah belum diketahui, atas dasar apa pembayaran kompensasi dilakukan, siapa penerimanya, dan dokumen apa yang menjadi landasan pembayaran?
*LBH TOMBAK KEADILAN, JANGAN ABAIKAN HAK AHLI WARIS*
Melalui Muh. Jufri, C.JI, LBH Tombak Keadilan menyoroti dugaan pembayaran kompensasi yang disebut hanya diberikan kepada sejumlah pihak atas tanaman tumbuh, sementara ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi mengaku belum memperoleh penyelesaian hak atas tanah.
LBH mempertanyakan proses verifikasi kepemilikan, identitas penerima pembayaran, dokumen pelepasan hak, serta dasar perusahaan menggunakan lahan untuk aktivitas pertambangan.
Nama Bupati Luwu, Camat Latimojong, serta Kepala Desa Boneposi dan Ranteballa turut disebut dalam pernyataan pihak LBH terkait dugaan ketidakberesan pendataan dan pembayaran. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi masing-masing pihak.
*IZIN TAMBANG BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH*
LBH mengingatkan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2020.
Pasal 134 menegaskan bahwa izin pertambangan tidak mencakup hak atas tanah permukaan bumi. Pasal 135 mengatur persetujuan pemegang hak atas tanah untuk kegiatan eksplorasi, sedangkan Pasal 136 mewajibkan penyelesaian hak atas tanah sebelum operasi produksi.
Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 36, memberikan perlindungan terhadap hak milik dan melarang perampasan hak secara sewenang-wenang dan melawan hukum.
LBH Tombak Keadilan menilai, apabila benar terdapat penguasaan atau pemanfaatan tanah tanpa penyelesaian hak pemilik yang sah, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi pembayaran, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak kepemilikan.
LBH merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 36 ayat (1) dan (2) mengenai hak milik serta larangan perampasan hak milik secara sewenang-wenang dan melawan hukum.
Selain itu, Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa pencabutan hak milik untuk kepentingan umum harus disertai ganti kerugian yang layak dan wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
*AHLI WARIS DESAK PENYELESAIAN, LAPORAN BERLANJUT DI POLDA SULSEL*
Perwakilan ahli waris, Dr. Basir Sagena, S.E., M.M., Dosen Universitas Indonesia (Ketua Prodi Pascasarjana Strategi kajian Ilmu Kepolisian) mendesak PT Masmindo segera menyelesaikan hak atas tanah yang diklaim sebagai milik keluarga mereka.
Pihak ahli waris juga meminta aktivitas perusahaan pada bidang tanah yang masih dipersengketakan dihentikan sampai terdapat kepastian status kepemilikan dan penyelesaian hak berdasarkan hukum.
Di sisi lain, laporan dugaan penyerobotan dan pengeusakan lahan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan MDA disebut telah memasuki tahap penyelidikan di Polda Sulawesi Selatan. Pihak pelapor juga menyampaikan bahwa sejumlah saksi telah dimintai keterangan.
Ahli waris berharap penyidik menelusuri dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, bukti pembayaran, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
LBH Tombak Keadilan mendesak PT Masmindo memberikan klarifikasi terbuka:
1. Siapa penerima pembayaran kompensasi lahan?
2. Apa dasar hukum dan dokumen kepemilikan penerima pembayaran?
3. Bagaimana proses verifikasi sebelum pembayaran dilakukan?
4. Mengapa ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi mengaku belum menerima penyelesaian hak?
5. Apa dasar penguasaan dan penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan?
Pemerintah Kabupaten Luwu, Kecamatan Latimojong, serta pemerintah desa terkait juga diminta menjelaskan proses pendataan dan verifikasi lahan.
LBH Tombak Keadilan menegaskan, investasi pertambangan harus berjalan berdasarkan hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Suararakyat.tv membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Masmindo Dwi Area, Pemerintah Kabupaten Luwu, Camat Latimojong, Kepala Desa Boneposi, Kepala Desa Ranteballa, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
*PERTANYAAN BESAR PUBLIK, JIKA PEMILIK SAH LAHAN BELUM DIPASTIKAN, SIAPA YANG MENERIMA UANG KOMPENSASI, APA DASAR PEMBAYARANNYA, DAN KAPAN HAK AHLI WARIS AKAN DISELESAIKAN?*
Publik menunggu jawaban melalui dokumen dan fakta, bukan sekadar pernyataan.
*NARASUMBER:*
– Dr. Basir Sagena, S.E., M.M. — Perwakilan Ahli Waris/Dosen Universitas Indonesia (Ketua Prodi Pascasarjana Strategi Kajian Ilmu Kepolisian)
– Muh. Jufri, C.JI — LBH Tombak Keadilan.
Mj@.19
REDAKSI | 12 November 2026*