Kompaspemburukeadilan.com
Hampir setahun berlalu Tragedi Km 171 Tanah Bumbu, sampai saat ini kementerian ESDM tak memberi ketegasan. Menteri PUPR dibuat bingung.
Amblasnya jalan nasional akibat longsor yang terjadi di KM 171 Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ini sangat jelas disebabkan oleh galian tambang yang faktanya berada di konsesi milik PT Arutmin Indonesia yang mana perusahaan ini harus bertanggung jawab. Meskipun ada yang menyebut galian tambang itu ilegal.
Karena hal tersebut itulah yang kemudian menjadi ganjalan daam penanganan. Padahal ada budget perbaikan yang sudah disiapkan oleh kementerian PUPR untuk penanganan tersebut. Namun untuk merealisasikan, mereka belum bisa.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tak mengetahui apa alasan kenapa hingga saat ini kementerian ESDM terkesan lambat dalam menentukan sikap.
“Saya belum tahu informasi, masalahnya apa saya belum tahu,” ujar Basuki, dikutip, Selasa (19/9) tadi.
Pak Presiden Joko Widodo sudah angkat bicara perihal Tragedi Km 171 ini dan meminta untuk segera ditangani
Tragedi ini menjadi pembicaraan hangat di Senayan. Mukhtarudin sebagai anggota Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM untuk memberikan ketegasan dan mencabut Izin Usaha Pertambangan milik PT Arutmin Indonesia
“Sanksinya bisa berupa teguran, peringatan bahkan konsesinya kalau memang melanggar, faktanya, konsesinya dicabut,” kata Mukhtar, Rabu (20/9).
