Nasional
KOMPAS PEMBURU KEADILAN
Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), Patar Sihotang, S.H., M.H., menilai peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 belum dapat dimaknai sebagai tuntasnya perjuangan kemerdekaan. Menurut dia, kemerdekaan akan benar-benar bermakna apabila pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bebas dari praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Patar dalam refleksi Hari Pahlawan ke-81 Tahun 10 November 1945 yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa (11/11/2026).
“Merdeka belum selesai. Selama uang rakyat masih dikelola dalam gelap, perjuangan pahlawan belum tuntas,” ujar Patar.
Patar mengatakan, peringatan Hari Pahlawan tidak cukup dimaknai sebagai seremoni dan penghormatan simbolis. Peringatan itu, kata dia, harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana amanat para pahlawan telah dijalankan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari rakyat.
Menurut Patar, pada masa perjuangan, para pahlawan mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Saat ini, tantangan yang dihadapi bangsa berubah bentuk. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketertutupan informasi dinilai menjadi bentuk penjajahan baru yang merugikan masyarakat secara langsung.
“Dulu pahlawan melawan penjajah dengan bambu runcing dan nyawa. Kini kita menghadapi musuh yang lebih sunyi tapi sama berbahayanya, yaitu korupsi dan ketertutupan informasi,” kata Patar.
Ia menjelaskan, setiap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran berdampak langsung pada pelayanan publik. Anggaran pendidikan yang diselewengkan berdampak pada kualitas pendidikan. Anggaran kesehatan yang dikorupsi berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara pembangunan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi berdampak pada keselamatan dan kerugian keuangan negara.
“Uang negara itu berasal dari jerih payah rakyat. Maka tidak ada alasan untuk mengelolanya secara tertutup. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujar Patar.
Keterbukaan Informasi Dinilai Kunci Pengawasan
Selain korupsi, Patar juga menyoroti persoalan keterbukaan informasi publik. Ia menilai keterbukaan informasi merupakan syarat utama bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
Menurut dia, masyarakat sulit menilai kewajaran suatu proyek apabila dokumen anggaran sulit diperoleh. Masyarakat juga sulit memeriksa kualitas pekerjaan apabila kontrak dan laporan pertanggungjawaban tidak dapat diakses.
“Keterbukaan informasi itu bukan hadiah dari pejabat. Itu hak rakyat. Warga yang bertanya tentang uang negara itu bukan pengganggu, itu pejuang yang sedang menjalankan kepeduliannya,” kata Patar.
Patar menambahkan, pelayanan informasi yang baik justru melindungi aparatur yang bekerja secara benar. Dokumen yang terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas, kata dia, akan menjawab kecurigaan publik dengan fakta.
Dalam kaitan itu, Patar juga mengingatkan lembaga penyelesaian sengketa informasi, baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi di daerah, termasuk DKI Jakarta dan Banten, agar menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, adil, dan berpihak pada hak masyarakat atas informasi.
Ia menyampaikan, kritik yang disampaikan PKN terhadap penanganan sengketa informasi bukan bertujuan melemahkan lembaga, melainkan untuk memastikan lembaga tersebut menjalankan mandatnya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Masyarakat yang memperjuangkan informasi publik berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Persyaratan administrasi harus diterapkan secara proporsional, dengan penjelasan yang terang,” ujar Patar.
PKN Tegaskan Pengawasan Berbasis Bukti
Dalam refleksinya, Patar menegaskan bahwa PKN akan terus melakukan pengawasan keuangan negara melalui pendekatan berbasis bukti. PKN, kata dia, berpegang pada semboyan Cari, Temukan, Laporkan.
Cari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, temukan fakta melalui pemeriksaan yang teliti, dan laporkan dugaan penyimpangan melalui jalur yang sah.
“Kami meyakini: Data adalah Bukti. Fakta adalah Kekuatan. Hukum adalah Jalan. Keadilan adalah Tujuan,” kata Patar.
Ia menjelaskan, setiap dugaan penyimpangan harus diuji dan didukung bukti. Setiap pihak juga berhak memperoleh pemeriksaan yang adil. Dengan cara itu, keberanian masyarakat dalam melakukan pengawasan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Patar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pejabat diminta menjaga amanah dan menolak penyalahgunaan kewenangan. Aparat penegak hukum diminta menindak berdasarkan bukti. Pengusaha diminta menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Warga diminta berpartisipasi aktif melalui kepedulian, kejujuran, dan pengawasan.
“Para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan nyawa. Tugas kita jauh lebih ringan: menjaganya dengan keberanian dan kejujuran,” ujar Patar.
Ia menutup refleksinya dengan mengajak masyarakat untuk meneguhkan keberanian melawan korupsi dan menyingkap kabut ketertutupan informasi.
“Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026. Mari kita teguhkan keberanian untuk melawan korupsi dan menyingkap kabut ketertutupan informasi,” kata Patar.
Narasumber: Patar Sihotang, S.H., M.H., Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Colombus