Kompaspemburukeadilan.com
Palembang – dinas perkebunan SUMSEL 10/10/2023 yang lalu dengan agar di lakukan verifikasi ulang calon petani dan calon penerima dana bantuan peremajaan kelapa sawit ,bersumber dari kementrian ke uangan .badan pengelolaan dana peremajaan ( BPDKS ) dengan luas tanah 93,4042 hektar , bantuan perhektar RP 30.000.000 sekelompok muara Lakitan bersatu.
Sembari menunggu pihak terkait ,selesai melakukan verifikasi ulang demi bantuan dana replating di kabupaten Musi rawas agar benar-benar tepat sasaran dan peruntukan yang di atur dalam undang-undang.
Perlu di ketahui Pihak Sucofindo adanya dugaan penyalagunaan dan wewenang serta jabatan yang terindikasi praktek-praktek tindak pidana korupsi ,terkait mekanisme penyalagunaan dana dari badan pengelola dana perkebunan ( BPDP-KS )tahun 2023 pada dinas perkebunan kab-musi Rawas terhadap koprasi muara Lakitan bersatu, kel-muara Lakitan , kec- muara Lakitan, kab- muara Lakitan.
Pada tanggal 13 Juli 2023 dinas perkebunan Musi Rawas telah menerbitkan surat keputusan nomor : 212/KPTS/PKSP/DISBUD/2023 berkenaan dengan Calok petani dan calon lokasi penerima dana bantuan dan penerima peremajaan kelapa sawit. Sumber dari kementrian keuangan melalui badan pengelola dana peremajaan kelapa sawit ( BPDP – KS )dengan luas 93,4042 hektar ,bantuan perhektar RP. 30.000.000
Di duga hasil investigasi dalam luas tanah tersebut koprasi perkumpulan muara Lakitan bersatu di duga hanya mampu menghadiri 20 orang perkebunan dari total 27 orang perkebunan. Dari 20 orang itu di duga berstatus milik hubungan keluarga mulai dari adik, kakak ipar, dan keponakan,
dengan dugaan kelalaian yg di lakukan oleh kepala dinas perkebunan ,kabupaten Musi Rawas dan dinas perkebunan provinsi, terindikasi bantuan tidak sesuai dengan peruntukan, dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, dan mengakibatkan kerugian ke uangan negara.
Pewarta : ( Afriza KPK )
