Dr. Basir Sagena Bersurat Ke Polda Sulsel,” Ahli Waris dan LBH Tombak Keadilan Desak Polda Sulsel Amankan Konsesi Lahan Sengketa MASMINDO, Minta Status QUO dan Penghentian Segala Aktivitas /Penutupan Perusahaan”

Dr. Basir Sagena Bersurat Ke Polda Sulsel,” Ahli Waris dan LBH Tombak Keadilan Desak Polda Sulsel Amankan Konsesi Lahan Sengketa MASMINDO, Minta Status QUO dan Penghentian Segala Aktivitas /Penutupan Perusahaan”

LUWU, SULAWESI SELATAN — kompaspemburukeadilan.com | 14 NOVEMBER 2026

Sengketa lahan di wilayah pertambangan PT Masmindo Dwi Area (MDA), Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, kembali menjadi sorotan. Dr. Basir Sagena, S.E., M.M., selaku ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi sekaligus pelapor, mendesak Kapolda Sulawesi Selatan segera mengamankan objek perkara, mempertahankan kondisi status quo, dan mempertimbangkan penghentian sementara aktivitas perusahaan pada lahan yang dilaporkan.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 13 November 2026, terkait Laporan Polisi Nomor LP/B/1275/X/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 19 Oktober 2026.

Basir meminta penyidik turun langsung ke Desa Boneposi dan Desa Rante Balla untuk memeriksa serta mengamankan bidang tanah yang menjadi objek laporan. Langkah ini dinilai penting guna mencegah perubahan kondisi fisik lahan, potensi hilangnya barang bukti, dan bertambahnya kerugian selama proses hukum berlangsung.

Tak hanya pengamanan lahan, Basir juga meminta penyidik menelusuri dokumen utuh Kontrak Karya PT MDA, bukti pembebasan dan pembayaran ganti rugi, persetujuan pemilik yang berhak, serta peta bidang tanah sebagai dasar aktivitas perusahaan.

Permohonan tersebut menyusul diterimanya SP2HP pada 30 Oktober 2026 dan pemeriksaan klarifikasi terhadap Basir pada 9 November 2026. Pada hari yang sama, penyidik juga mengambil keterangan saksi Yasir Tanduklangi.

LBH TOMBAK KEADILAN TURUT BERSUARA

Melalui Muh. Jufri, C.JI, LBH Tombak Keadilan turut menyoroti pentingnya pengamanan objek perkara dan transparansi penyelesaian persoalan lahan tersebut.

“Jangan sampai proses hukum berjalan, tetapi objek yang sedang dipersoalkan justru terus berubah. Penyidik harus memastikan bukti tetap terjaga, dokumen diperiksa secara transparan, dan hak setiap pihak dihormati,” tegas Muh. Jufri.

LBH Tombak Keadilan mendorong Polda Sulsel bertindak profesional, objektif, dan transparan, termasuk menelusuri dasar penguasaan lahan serta proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi yang dipersoalkan.

UJIAN KETEGASAN PENEGAKAN HUKUM

Persoalan ini kini menghadirkan pertanyaan penting: bagaimana menjamin keutuhan objek perkara apabila aktivitas di atas lahan yang dilaporkan terus berlangsung sebelum persoalan hukum dan hak atas tanah memperoleh kejelasan?

Publik menanti respons dan langkah konkret Polda Sulsel. Penanganan perkara ini diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga memperhatikan perlindungan barang bukti, kepastian hukum, dan hak seluruh pihak.

PT Masmindo Dwi Area tetap memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas persoalan yang dilaporkan.

kompaspemburukeadilan.com*
Menyuarakan Kebenaran, Mengawal Aspirasi Rakyat Demi Keadilan.

NARASUMBER:
– Dr. Basir Sagena, S.E., M.M. (Dosen Universitas Indonesia,ketua Prodi pascasarjana strategi kajian ilmu kepolisian)— Ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi.
– Muh. Jufri, C.JI — LBH Tombak Keadilan.

TIM/REDAKSI
Mj@.19

Alamat Redaksi

Jl. Andi Sammeng lorong pasar Kalola RW/RW : 002/002 Dusun Awotarae Desa, Kalola Kecamatan. Maningpajo Kabupaten Wajo.Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90952

Kontak person
Redaksi@kompaspemburukeadilan.com
0852-5551-4777

Copyright © 2023 Kompaspemburukeadilan.com