GOWA, SULAWESI SELATAN – WWW.KOMPASPEMBURUKEADILAN.COM
Pemadaman listrik berulang yang berlangsung selama berbulan-bulan di sejumlah wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menuai sorotan. Kondisi tersebut memunculkan tuntutan masyarakat agar PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus memberikan kepastian pelayanan dan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selasa, 10/11/2026.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tombak Keadilan mengecam kondisi pelayanan kelistrikan yang dinilai telah meresahkan masyarakat. Pasalnya, pelanggan tetap berkewajiban membayar tagihan maupun membeli token listrik, tetapi pada saat bersamaan masih menghadapi gangguan pasokan listrik berulang.
LBH Tombak Keadilan menegaskan, masyarakat bukan sekadar berkewajiban membayar listrik, melainkan juga memiliki hak hukum untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pasokan listrik yang andal, informasi yang transparan, serta kompensasi apabila persyaratan peraturan terpenuhi.
**DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 29 ayat (1), yang menjamin hak konsumen memperoleh pelayanan baik, pasokan listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta ganti rugi apabila pemadaman disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh penyedia tenaga listrik sesuai ketentuan perjanjian.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melalui Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, dan Pasal 28, mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pemberian ganti rugi, serta ketentuan pembuktian dalam gugatan ganti rugi.
**KOMPENSASI JUGA BERLAKU BAGI PELANGGAN TOKEN**
Perhatian khusus tertuju pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017.
Dalam Pasal 6A, standar tingkat mutu pelayanan untuk indikator lama gangguan ditetapkan satu jam per bulan, dengan kemungkinan penyesuaian oleh Menteri berdasarkan kondisi geografis dan jaringan eksisting.
Apabila durasi gangguan melampaui standar yang berlaku, konsumen berhak memperoleh kompensasi sesuai tingkatan kelebihan durasi gangguan.
Lebih lanjut, Pasal 6C secara tegas mengatur bahwa pelanggan listrik prabayar atau pengguna token juga berhak memperoleh kompensasi yang disetarakan dengan pelanggan reguler berdasarkan daya tersambung yang sama.
Kompensasi tersebut diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token bulan berikutnya, dengan pengecualian bagi pelanggan layanan khusus.
**LBH TOMBAK KEADILAN DESAK EVALUASI PLN**
Atas kondisi tersebut, LBH Tombak Keadilan mendesak PLN untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab pemadaman berulang di Kabupaten Gowa.
2. Membuka informasi secara transparan mengenai penyebab dan durasi gangguan.
3. Memberikan kepastian informasi jadwal pemadaman kepada masyarakat.
4. Memeriksa realisasi tingkat mutu pelayanan dan memenuhi kompensasi pelanggan yang memenuhi persyaratan regulasi.
5. Meningkatkan kualitas jaringan serta keandalan pasokan listrik agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan instansi terkait juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan kelistrikan, termasuk memastikan hak-hak konsumen benar-benar terlindungi.
**HAK RAKYAT HARUS DIHORMATI**
Pelayanan listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, kepastian pasokan, transparansi informasi, dan tanggung jawab penyedia layanan menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan konsumen.
LBH Tombak Keadilan menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani kewajiban pembayaran tanpa memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar dan ketentuan hukum.
Kini, masyarakat menantikan langkah nyata PLN dalam menjawab keluhan pelanggan di Kabupaten Gowa.
**Penuhi hak konsumen, transparansikan pelayanan, dan berikan kompensasi sesuai ketentuan hukum.**
*Catatan redaksi: Hak kompensasi tidak otomatis berlaku untuk setiap pemadaman. Penentuannya harus berdasarkan pengukuran durasi gangguan, standar mutu pelayanan yang berlaku, kondisi penyesuaian yang ditetapkan Menteri, dan ketentuan pengecualian. PLN juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atas keluhan masyarakat.*
### Catatan penguatan hukum untuk redaksi
Catatan Redaksi :
* Pasal 29 UU 30/2009: hak atas ganti rugi terkait pemadaman karena kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian sesuai perjanjian.
* Pasal 6 Permen ESDM 2/2025: pengurangan tagihan berlaku apabila realisasi mutu pelayanan melampaui 10% di atas standar.
* Pasal 6A: kompensasi berdasarkan kelebihan durasi gangguan.
* Pasal 6C: pelanggan token juga memperoleh hak kompensasi dengan penyetaraan daya tersambung. (**)
Tim/Redaksi
Narasumber :
* Masyarakat Bajeng
* LBH Tombak Keadilan