KompasPemburuKeadilan.Com, POHUWATO – Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato kembali menjadi sorotan. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Kabupaten Pohuwato, Ismail Hippy, menilai dinas tersebut gagal merealisasikan program presiden maupun visi misi Bupati Pohuwato.
“Dinas Pertanian Pohuwato ini tidak becus dalam menjalankan tugasnya, salah sasaran dalam penyaluran bantuan. Kami meminta Bupati Pohuwato segera mencopot Kepala Dinas Pertanian,” ujar Ismail, kepada Wartawan, Jumat (06/12/2024).
Dia mengatakan, ada banyak permasalahan di lapangan, seperti penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tidak tepat sasaran. Pohuwato diketahui menerima alokasi bantuan 70 unit pompa, 20 unit traktor roda dua, dan 10 unit traktor roda empat yang diberikan secara bertahap.
Namun bantuan tersebut, kata Haji Cuu sapaan akrab Ismail Hippy, justru diklaim hanya diberikan kepada pihak yang dekat dengan kepala dinas.
“Seharusnya bantuan ini diterima sama orang-orang yang berhak, tapi kenyataan dilapangan berbeda. Orang-orang yang dekat dengan kepala dinas yang justru dapa itu bantuan,” lanjut Ismail.
Menurut Haji Cuu, keluhan ini juga datang dari para petani terkait kebijakan pupuk bersubsidi. Banyak petani merasa kesulitan memenuhi berbagai persyaratan, seperti kartu tani dan sistem e-RDKK.
“Itu petani-petani harus buat laporan dulu, bawa KTP, bikin CPCL-nya. Akhirnya banyak yang tidak dapat pupuk,” ujar Haji Cuu.
Selain itu, program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative (READSI) yang dibiayai hibah Bank Dunia juga dianggap gagal.
Dia mengaku, masih banyak petani yang mengeluhkan kurangnya manfaat program READSI ini, termasuk soal pembagian dana bagi hasil.
Untuk itu, aktivis LPKP ini mendesak Dinas Pertanian Pohuwato untuk lebih maksimal dalam bekerja dan berinovasi. Jika tidak ada perubahan.
“Jika tidak ada perubahan, maka tunggu-tunggu jo. Bila perlu kami akan meminta Bupati segera bertindak tegas dan mengganti Kepala Dinas Pertanian,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pertanian terkait tuntutan ini.
