WWW.KOMPASPEMBURUKEADILAN.COM
LUWU, SULAWESI SELATAN
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tombak Keadilan mengecam keras dugaan ketidakadilan dalam proses pembayaran lahan yang berkaitan dengan aktivitas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di wilayah Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
LBH Tombak Keadilan menyoroti dugaan pembayaran ganti rugi yang disebut hanya diberikan kepada sejumlah pihak atas tanaman tumbuh, sementara ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi mengaku belum menerima penyelesaian hak atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah leluhur.
Pihak LBH juga mempertanyakan proses pendataan, verifikasi kepemilikan, serta pihak-pihak yang menerima pembayaran. Mereka menduga terdapat ketidakberesan yang melibatkan oknum tertentu, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah unsur pemerintahan daerah.
Nama Bupati Luwu, Camat Latimojong, serta Kepala Desa Boneposi dan Ranteballa turut disebut dalam pernyataan pihak LBH. Namun, dugaan tersebut sementara didalami (penyelidikan) oleh Pihak Kepolisian untuk pembuktian, keterangan dari masing-masing pihak terlapor untuk diproses hukum sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
*SOROTAN HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KEPEMILIKAN*
LBH Tombak Keadilan menilai, apabila benar terdapat penguasaan atau pemanfaatan tanah tanpa penyelesaian hak pemilik yang sah, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi pembayaran, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak kepemilikan.
LBH merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 36 ayat (1) dan (2) mengenai hak milik serta larangan perampasan hak milik secara sewenang-wenang dan melawan hukum.
Selain itu, Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa pencabutan hak milik untuk kepentingan umum harus disertai ganti kerugian yang layak dan wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
*AHLI WARIS DESAK MASMINDO SEGERA SELESAIKAN HAK*
Melalui Dr. Basir Sagena, S.E., M.M., yang disebut sebagai perwakilan ahli waris dan Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Strategi Ilmu Kepolisian/Universitas Indonesia, pihak ahli waris menyampaikan tuntutan agar PT Masmindo segera menyelesaikan persoalan pembayaran atas lahan yang mereka klaim sebagai milik keluarga.
Dalam pernyataannya, pihak ahli waris menegaskan bahwa apabila perusahaan tidak dapat menyelesaikan pembayaran kepada pihak yang berhak, mereka meminta aktivitas perusahaan di atas lahan yang disengketakan dihentikan sampai persoalan kepemilikan dan kompensasi memperoleh kepastian hukum.
“Segera selesaikan pembayaran hak atas lahan milik leluhur kami. Apabila tidak dapat menyelesaikannya, kami meminta Masmindo menghentikan aktivitas dan meninggalkan lahan yang masih menjadi sengketa sampai ada penyelesaian yang sah. Kami akan menempuh proses hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” demikian penegasan pihak ahli waris melalui Dr. Basir Sagena.
*LAPORAN TELAH BERJALAN DI POLDA SULSEL*
Persoalan ini, menurut pihak ahli waris, telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).
Pihak pelapor menyebut telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Sejumlah saksi dari pihak pelapor juga disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Ahli waris menyatakan percaya kepada Polda Sulsel untuk menjalankan proses penanganan perkara secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka berharap seluruh dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, bukti pembayaran, keterangan saksi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan persoalan tersebut diperiksa secara menyeluruh.
*TUNTUTAN TRANSPARANSI DAN HAK JAWAB PERUSAHAAN*
LBH Tombak Keadilan mendesak agar PT Masmindo Dwi Area memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pembayaran, dasar penentuan penerima kompensasi, dokumen pelepasan hak, serta status lahan yang dipersoalkan.
Pemerintah Kabupaten Luwu, pemerintah Kecamatan Latimojong, dan pemerintah desa terkait juga diharapkan memberikan klarifikasi mengenai proses pendataan dan verifikasi lahan maupun penerima pembayaran.
Suararakyat.tv membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Masmindo Dwi Area, Bupati Luwu, Camat Latimojong, Kepala Desa Boneposi, Kepala Desa Ranteballa, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Persoalan tersebut kini menjadi ujian penting bagi transparansi investasi, perlindungan hak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi dan kepastian hukum di Kabupaten Luwu.
*Prinsipnya, investasi harus berjalan sesuai hukum. Hak Ahli Waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi tidak boleh diabaikan, keadilan harus ditegakkan berdasarkan undang-undang Dasar*
Narasumber :
* Ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi (Dr. Basir Sagena, S.E., M.M.)
* LBH Tombak Keadilan (Muh. Jufri)
Mj@.19
Redaksi) *