Kompaspemburukeadilan.com, Jakarta – Di tengah tuntutan publik yang kian mendesak akan akuntabilitas institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil sikap tegas. Mabes Polri menyatakan kesiapan penuhnya untuk mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang akan digelar pada 12 November 2026 mendatang.
Langkah ini bukan sekadar formalitas tahunan atau gugur kewajiban administratif belaka. Pimpinan tertinggi Polri mengirimkan sinyal kuat bahwa keterbukaan informasi adalah harga mati dan wujud nyata pertanggungjawaban institusi kepada rakyat.
Keterbukaan Adalah Pertanggungjawaban Mutlak
Melalui poster resmi yang dirilis oleh Divisi Humas Polri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Dr. (H.C) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., bersama Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen tanpa kompromi terhadap transparansi.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari pertanggungjawaban kami kepada masyarakat.” — Petikan komitmen tegas pimpinan Polri.
Pernyataan ini menjadi Peringatan Keras bagi seluruh jajaran kepolisian di setiap level untuk tidak lagi main-main atau menutup-nutupi informasi publik yang menjadi hak masyarakat. Era, di mana institusi negara bisa berjalan tertutup di balik tembok birokrasi, telah resmi berakhir.
Uji Publik 12 November 2026: Bukti Nyata atau Sekadar Retorika?
Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi 2026 yang dijadwalkan pada 12 November 2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi Polri. Publik, pegiat transparansi, dan media massa tentu tidak akan tinggal diam; mereka akan menagih sejauh mana keterbukaan ini diimplementasikan hingga ke tingkat satuan bawah, bukan sekadar indah di atas kertas atau hiasan slogan institusi.
Rakyat.id memandang bahwa ketegasan pimpinan Polri ini harus dikawal ketat. Transparansi dalam tubuh kepolisian adalah kunci utama untuk meruntuhkan segala bentuk kecurigaan publik, membangun kepercayaan (public trust), dan memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara transparan tanpa ada yang ditutupi.
Kini, bola panas berada di tangan Polri. Apakah institusi Bhayangkara mampu membuktikan bahwa mereka benar-benar transparan tanpa reserve? Rakyat menanti pembuktiannya pada 12 November 2026!
(Redaksi)