Kompas Pemburu Keadilan
Di tengah sorotan tajam publik terhadap carut-marut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) bergerak senyap namun mematikan.
Tidak menunggu kasus keracunan terulang, PKN resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan Masyarakat Makan Bergizi Gratis (Satgaswasmas MBG) sebagai garda terdepan pengawas independen.
Langkah awal yang serius langsung diambil. Rabu, 16 September 2026, PKN menggelar Konsolidasi Nasional secara daring via zoom meeting. Pertemuan virtual tersebut diikuti *71 personel inti Satgaswasmas* yang tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Sebuah kekuatan besar yang disiapkan untuk menyisir setiap dapur SPPG.
Ketua Satgaswasmas MBG Pusat, *Patar Sihotang, SH., MH*, dalam arahannya yang tegas via zoom menegaskan, pembentukan satgas ini bukan seremonial. Ini adalah panggilan tugas negara.
“Program MBG ini menyangkut hajat hidup anak bangsa dan menyedot anggaran triliunan rupiah dari uang rakyat. Jika ada yang bermain-main, memangkas porsi, memakai bahan baku busuk, atau mengkorupsi anggarannya, Satgaswasmas akan berdiri paling depan untuk melawannya,” tegas Patar dengan nada tinggi.
Patar membeberkan, zoom meeting perdana ini adalah pembekalan doktrin pengawasan. Bukan hanya soal teknis, tapi juga soal mental dan legalitas.
Ia memberikan warning keras yang tidak bisa ditawar.
*”Saya ingatkan! Tidak ada satu pun anggota yang boleh turun ke lapangan tanpa legalitas dan identitas resmi dari Satgaswasmas Pusat. Kita bukan preman, kita bukan LSM abal-abal yang cari-cari kasus. Kita bekerja legal, profesional, terstruktur di bawah komando PKN. Siapa yang bergerak liar, akan kami tindak sendiri!”* paparnya.
*Kompas Pemburu Keadilan mencatat,* dengan dimatangkannya 71 personel melalui jalur daring ini, PKN telah menyiapkan jaring pengawasan yang sangat luas. Setiap SPPG kini berada dalam radar.
Setiap temuan dugaan penyelewengan di lapangan, mulai dari bahan baku tidak layak hingga dugaan mark-up anggaran, akan dilaporkan secara berjenjang dan berpotensi menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Pesan dari konsolidasi zoom ini sangat jelas: Era pengawasan longgar terhadap program MBG telah berakhir.
Program mbg adalah program nyawa jika dikelola serampangan, taruhannya adalah kesehatan anak bangsa dan kerugian keuangan negara
Laporan: Tim Investigasi Kompas Pemburu Keadilan